Ketua FPKS Jatim: Transisi Digital Tak Boleh Rugikan Hak Pekerja di Indonesia

Kawanindonesia.web.id – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa proses transisi digital di Indonesia tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja. Ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan digital tetap melindungi kesejahteraan tenaga kerja di semua sektor.
Lilik mendorong pemerintah untuk mempercepat penyusunan regulasi yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital, terutama bagi pekerja di sektor informal dan ekonomi berbasis platform. Ia menilai banyak pekerja saat ini menghadapi ketidakpastian kerja akibat perubahan sistem yang semakin terdigitalisasi.
Ia juga menekankan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan sosial, jaminan kerja, serta kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Menurutnya, transformasi digital harus membuka peluang baru, bukan menciptakan kesenjangan baru di dunia kerja.
“Transisi digital harus berjalan adil. Pemerintah wajib memastikan pekerja tidak menjadi korban perubahan sistem ekonomi,” tegas Lilik.
Selain itu, Lilik mengajak dunia usaha untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan berkeadilan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di era digital.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital bagi pekerja agar mereka mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam perubahan zaman. Dengan demikian, pekerja tidak hanya menjadi objek perubahan, tetapi juga dapat menjadi pelaku utama dalam ekonomi digital.
Lilik menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan pembangunan harus menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama.(Bagas)