Kawanindonesia.web.id– Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati, mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan SMA dan SMK negeri jika pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Lilik menyambut positif rencana pemerintah pusat menambah alokasi TKD.
Menurutnya, tambahan dukungan fiskal tersebut harus pemerintah daerah manfaatkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam memperluas dan memeratakan akses pendidikan di Jawa Timur.
Lilik berharap Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memperoleh tambahan TKD.
Ia menilai masih banyak kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
“Saya berharap rencana ini benar-benar terealisasi dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan transfer.
Jika terealisasi, anggaran tersebut harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Lilik.
Lilik mencontohkan persoalan akses pendidikan yang ia temui saat menyerap aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Barat.
Warga menyampaikan keluhan mengenai minimnya keberadaan SMA dan SMK negeri di wilayah mereka.
Kondisi tersebut membuat sebagian siswa kesulitan mengakses sekolah negeri. Jarak sekolah yang cukup jauh dan sistem zonasi menjadi salah satu kendala yang masyarakat hadapi.
“Ketika saya reses di daerah Surabaya Barat, masyarakat menginginkan adanya SMA atau SMK negeri.
Selama ini mereka terkendala zonasi karena lokasi sekolah negeri terlalu jauh,” ungkapnya.
Menurut Lilik, masyarakat sebenarnya telah berupaya menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah.
Melalui RT dan RW dengan sepengetahuan pihak kelurahan, warga mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur agar pemerintah membangun SMA atau SMK negeri di wilayah tersebut.
Namun, hingga kini pemerintah belum merealisasikan usulan tersebut karena keterbatasan anggaran.
Karena itu, Lilik berharap tambahan TKD dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan sarana pendidikan yang masyarakat butuhkan.
“Karena itu kami berharap tambahan TKD bisa menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sekolah negeri dapat segera diwujudkan,” katanya.
Lilik menegaskan pemerintah daerah perlu menjadikan tambahan transfer daerah sebagai momentum untuk memperluas akses pendidikan.
Pemerintah harus memetakan wilayah yang kekurangan sekolah negeri dan memprioritaskan pembangunan SMA serta SMK di daerah tersebut.
“Pembangunan SMA dan SMK negeri harus menjadi salah satu prioritas. Saya yakin bukan hanya Surabaya, tetapi masih banyak daerah di Jawa Timur yang menghadapi persoalan serupa, yakni keterbatasan jumlah sekolah negeri,” tegasnya.
Ia menilai pemerataan sarana pendidikan menjadi investasi jangka panjang bagi Jawa Timur.
Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau agar masyarakat dari berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas.
Menurut Lilik, pembangunan sekolah negeri juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan berjalan seimbang dengan ketersediaan fasilitas sekolah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan tambahan anggaran TKD dalam APBN 2026.
Pemerintah menyiapkan kebijakan tersebut untuk memperkuat arus kas pemerintah daerah sekaligus merespons masukan mengenai tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah.
Lilik berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dalam mengevaluasi penyaluran TKD.
Ia meminta tambahan anggaran tersebut benar-benar mendorong percepatan pembangunan layanan publik yang masyarakat perlukan.
“Tambahan TKD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Salah satunya dengan memperluas akses pendidikan melalui pembangunan SMA dan SMK negeri di wilayah yang masih kekurangan,” ujarnya.
Lilik juga mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan pendidikan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah.
Dengan perencanaan yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai,
pembangunan sekolah negeri diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.(Bagas)