Kawanindonesia.web.id– Polemik penggunaan istilah “Londo Ireng” terus bergulir. Penulis dan pemerhati sosial Jacob Ereste mengkritik respons Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menurutnya justru memperluas perdebatan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Jacob menilai penjelasan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, terkait polemik tersebut belum mampu meredakan suasana.
Ia justru menilai respons tersebut semakin membuka ruang perdebatan mengenai posisi jurnalis, penulis, dan masyarakat yang aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Jacob, istilah “Londo Ireng” dalam konteks yang ia jelaskan merujuk pada idiom Jawa yang menggambarkan perilaku seseorang yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan bangsa asing dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri.
Jacob mempertanyakan pihak yang sebenarnya menjadi sasaran penggunaan istilah tersebut.
Ia menilai penyebutan istilah itu bersamaan dengan pembahasan mengenai jurnalis, tukang kritik, dan pihak yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kelompok tersebut menjadi sasaran kritik.
Ia menegaskan bahwa kritik masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian dari partisipasi publik.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan ketika menemukan kebijakan atau program pemerintah yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
Jacob juga mempertanyakan alasan kritik publik harus dikaitkan dengan upaya membangun narasi pesimisme terhadap kemajuan bangsa.
Ia menilai jurnalis dan masyarakat yang kritis justru dapat berperan dalam mengawal pembangunan agar pemerintah memperbaiki berbagai kekurangan.
Menurutnya, kritik tidak selalu menunjukkan sikap pesimis. Kritik dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa, terutama ketika masyarakat menemukan persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Jacob mencontohkan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai sejumlah masukan dari masyarakat seharusnya pemerintah dengarkan untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
Ia mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program dan memberikan kesempatan lebih luas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat.
Jacob menilai pemerintah perlu membedakan antara kritik konstruktif dengan upaya sistematis untuk membangun pesimisme.
Menurutnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai dan membedakan kritik yang bertujuan memperbaiki kebijakan dengan narasi yang sengaja melemahkan optimisme terhadap bangsa.
Ia juga menegaskan bahwa jurnalis dan penulis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak memandang kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas atau kemajuan nasional.
“Program yang dilakukan pemerintah itu sejatinya bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Sebab yang lebih utama adalah manfaatnya bagi warga masyarakat atau rakyat,” tulis Jacob dalam pandangannya.
Jacob menilai pemerintah justru perlu menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi.
Ia berpendapat masyarakat yang menyampaikan kritik sebenarnya turut menunjukkan kepedulian terhadap keberhasilan program pemerintah.
Menurutnya, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dengan membuka ruang dialog yang sehat.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan berjalan transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jacob kembali menyoroti polemik “Londo Ireng” dan menilai respons Komdigi belum berhasil mendinginkan suasana.
Ia justru berpendapat pernyataan tersebut dapat memperluas perdebatan mengenai kebebasan pers dan ruang kritik masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat mengedepankan komunikasi yang terbuka dan tidak menggeneralisasi kritik sebagai bentuk pesimisme.
Menurut Jacob, pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia agar semakin maju dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Jacob menegaskan bahwa kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Ia berharap pemerintah dapat menerima kritik sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Kontributor Yacob)