Kawanindonesia.web.id– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti peningkatan kasus HIV/AIDS di Jawa Timur.
Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat upaya pencegahan, memperluas deteksi dini, serta memastikan masyarakat yang hidup dengan HIV mendapatkan layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Jawa Timur mencapai 65.238 orang.
Sementara itu, pemerintah mencatat 2.599 kasus baru pada periode Januari hingga Maret.Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menilai peningkatan kasus tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, persoalan HIV/AIDS tidak hanya menyangkut sektor kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga.
“Meningkatnya kasus HIV di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga,” ujar Lilik.Lilik
meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menekan penyebaran HIV.
Fraksi PKS mendorong pemerintah meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai pencegahan HIV.
Edukasi tersebut, kata Lilik, perlu menyasar kelompok usia produktif dan remaja yang membutuhkan informasi yang benar dan mudah dipahami mengenai kesehatan serta pencegahan perilaku berisiko.
Selain memperkuat edukasi, Lilik juga meminta pemerintah memperluas akses layanan skrining, konseling, dan pengobatan.
Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah dan aman agar dapat melakukan deteksi dini serta memperoleh pengobatan sesuai kebutuhan.
“Data yang dipublikasikan menunjukkan adanya tren peningkatan temuan kasus sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas legislator PKS dari daerah pemilihan Surabaya tersebut.
Lilik juga mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga dalam upaya mencegah penyebaran HIV.
Ia menilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan dan memberikan pendampingan kepada generasi muda.
Sementara itu, lembaga pendidikan dan berbagai elemen masyarakat dapat membantu menyampaikan edukasi yang tepat agar masyarakat tidak mendapatkan informasi keliru mengenai HIV/AIDS.
Di sisi lain, Lilik mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang hidup dengan HIV tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.
“Kami mengingatkan agar penanganan HIV dilakukan dengan pendekatan yang berimbang. Di satu sisi, pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, penguatan nilai-nilai keluarga, dan pembinaan generasi muda.
Di sisi lain, masyarakat yang hidup dengan HIV harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi, karena stigma justru dapat menghambat deteksi dini dan pengobatan,” jelasnya.
Fraksi PKS berharap peningkatan kasus HIV di Jawa Timur menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi.
Upaya tersebut mencakup pencegahan, edukasi, deteksi dini, pengobatan, hingga penguatan ketahanan keluarga.
Lilik menegaskan, pemerintah perlu menjalankan strategi secara terpadu agar upaya menekan penyebaran HIV berjalan efektif.
Pada saat yang sama, masyarakat harus membangun lingkungan yang mendukung agar orang yang hidup dengan HIV dapat mengakses layanan kesehatan tanpa takut menghadapi stigma maupun diskriminasi.(Bagas)