Kawanindonesia.web.id– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendesak panitia seleksi (Pansel) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menelusuri rekam jejak integritas setiap calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum menetapkan pejabat baru pada jabatan strategis.
Desakan tersebut muncul seiring bergulirnya proses assessment dan pengisian sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
MAKI Jatim menilai pemerintah perlu menjadikan integritas sebagai faktor utama dalam proses seleksi, selain mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan manajerial calon pejabat.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa rekam jejak seorang pejabat merupakan cerminan kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya.
Menurutnya, masyarakat dapat menilai seorang pejabat melalui kebijakan, keputusan, serta berbagai tindakan yang pernah dilakukan selama menjalankan tugas pemerintahan.
“Pansel tidak boleh hanya melihat hasil assessment dan pengalaman birokrasi. Rekam jejak integritas harus menjadi pertimbangan utama agar jabatan strategis diisi oleh figur yang benar-benar bersih dan profesional,” ujar Heru,
Minggu (14/6/2026).Heru menjelaskan bahwa berbagai catatan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan kebijakan maupun laporan masyarakat terhadap seorang pejabat tidak dapat diabaikan begitu saja.
Ia menilai setiap informasi yang didukung data dan dokumen layak menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi pejabat.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan karier setiap calon kepala OPD.
Evaluasi tersebut mencakup kinerja, tata kelola yang pernah dijalankan, hingga respons pejabat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama masa jabatannya.
“Histori rekam jejak yang mengarah pada dugaan perilaku koruptif tidak akan pernah hilang dari penilaian publik.
Karena itu, proses promosi jabatan harus benar-benar mempertimbangkan aspek integritas,” tegasnya.
MAKI Jawa Timur mengaku telah melakukan pemantauan terhadap berbagai OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur selama hampir 16 tahun.
Dari hasil pemantauan tersebut, lembaga antikorupsi itu menghimpun berbagai laporan masyarakat, hasil penelitian, kajian kebijakan,
serta dokumentasi evaluasi yang tersimpan dalam arsip kelembagaan.
Heru menyebut data tersebut memuat berbagai informasi terkait capaian kinerja maupun sejumlah temuan yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses promosi dan mutasi pejabat.
Sebagai bentuk partisipasi publik, MAKI Jatim berencana menyerahkan bank data rekam jejak pejabat yang dimilikinya kepada pihak yang berwenang.
Langkah tersebut bertujuan membantu pemerintah menghadirkan proses seleksi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Setelah hampir 16 tahun melakukan pengawasan sosial, kami akan menyerahkan data rekam jejak yang kami miliki kepada Ketua Baperjakat sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Jawa Timur,” kata Heru.
Meski demikian, MAKI Jatim menegaskan bahwa data yang dimiliki masih berupa laporan masyarakat,
hasil kajian, serta temuan investigatif internal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh instansi yang memiliki kewenangan hukum.
Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum MAKI Jawa Timur, Achmad Khusyairi, memastikan pihaknya akan mengawal proses seleksi pejabat secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa setiap informasi yang akan dipublikasikan telah melalui proses validasi internal oleh tim penelitian dan investigasi MAKI Jatim.
“Kami menghormati hak setiap pihak untuk melakukan klarifikasi maupun menggunakan jalur hukum apabila merasa keberatan terhadap informasi yang disampaikan,” ujar Achmad.
MAKI Jatim berharap proses assessment pejabat eselon II kali ini mampu menghasilkan pemimpin OPD yang tidak hanya memiliki kompetensi tinggi, tetapi juga memiliki integritas kuat.
Dengan demikian, reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas korupsi dapat terwujud secara nyata di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pengawasan publik yang semakin kuat, menurut MAKI, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam menempatkan integritas sebagai syarat utama dalam promosi jabatan.
Publik kini menanti langkah Pansel dan Baperjakat dalam menentukan figur-figur terbaik yang akan memimpin OPD Jawa Timur pada masa mendatang.(Red)