Kawanindonesia web.id//Pertemuan rutin Kamis-Senin yang digelar Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia di kawasan Pecenongan, Kamis (21/5/2026), berlangsung hangat dan penuh dinamika.
Diskusi informal tersebut menghadirkan Sultan Saladin bersama permaisurinya dari Kesultanan Kanoman Cirebon.
Dalam pertemuan itu, peserta diskusi membahas berbagai persoalan nasional, mulai dari menguatnya dolar AS, proyek kereta cepat, kondisi fasilitas publik, hingga sosok pemimpin ideal bagi Indonesia.
Sultan Saladin menilai kenaikan nilai dolar terhadap rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sektor ekonomi rakyat dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan agar perputaran uang di masyarakat tetap berjalan.
Peserta diskusi juga menilai kebijakan yang terlalu banyak menetapkan hari libur dapat memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Sri Eko Sriyanto Galgendu yang menilai produktivitas masyarakat harus terus dijaga di tengah tekanan ekonomi global.
“Kalau aktivitas masyarakat menurun, maka perputaran ekonomi ikut melambat,” ujar Sri Eko dalam diskusi tersebut.
Selain membahas ekonomi, forum GMRI juga menyoroti persoalan transportasi nasional, terutama tingginya beban pembayaran utang proyek kereta cepat.
Peserta diskusi menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi anggaran perawatan fasilitas transportasi umum.
Mereka juga menyinggung insiden kecelakaan kereta api di Bekasi yang dinilai seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui sistem pengawasan dan pemantauan yang maksimal.
Sultan Saladin turut membandingkan kualitas fasilitas publik Indonesia dengan Vietnam berdasarkan pengalaman touring motor yang pernah ia lakukan hingga wilayah perbatasan Vietnam dan China.
“Sepanjang perjalanan ratusan kilometer hampir tidak ada jalan berlubang,” ungkap Sultan Saladin yang kemudian diamini sang permaisuri.
Dalam kesempatan itu, Sultan Saladin juga membahas pentingnya pemahaman spiritualitas yang benar di tengah masyarakat.
Ia menegaskan spiritualitas bukan praktik klenik, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter manusia.
Diskusi kemudian mengerucut pada pembahasan mengenai kepemimpinan nasional.
Para peserta sepakat bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang bijaksana, mampu menerima kritik, dan memahami aspirasi rakyat.
Sri Eko Sriyanto Galgendu mengakui sikap bijaksana tidak mudah dimiliki,
terutama bagi pemimpin yang merasa lebih senior sehingga sulit menerima masukan dari generasi muda.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu akhirnya ditutup dengan pembahasan ringan mengenai persoalan sosial masyarakat,
termasuk tingginya biaya pemakaman dan beban hidup rakyat yang terus meningkat.
Diskusi rutin GMRI di Pecenongan tersebut kembali menjadi ruang bertukar gagasan lintas tokoh mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan arah kepemimpinan bangsa Indonesia.(Kontributor banten yacob)