Kawanindonesia.web.id//Jacob Ereste menyoroti semakin menguatnya krisis moral dalam praktik politik nasional yang dinilainya telah berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa etika, moral, dan akhlak mulia seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan negara.
Namun, dalam praktiknya, ia melihat nilai-nilai tersebut mulai tergeser oleh kepentingan politik praktis, kepentingan kelompok, serta orientasi kekuasaan yang semakin dominan.
Jacob mengkritisi budaya rangkap jabatan yang masih terjadi di berbagai level pemerintahan maupun partai politik.
Ia menilai kondisi tersebut menciptakan konflik kepentingan yang serius,
karena pejabat publik tidak lagi dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada tugas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti menguatnya praktik politik uang yang semakin memengaruhi proses demokrasi.
Ia menilai fenomena tersebut telah mendorong partai politik lebih berorientasi pada kekuasaan ketimbang pada proses kaderisasi dan pendidikan politik yang sehat.
Jacob menyatakan bahwa situasi ini berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia menilai tata kelola pemerintahan menjadi tidak efektif karena keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan non-etis dan transaksional.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat reformasi 1998 yang menghendaki pemisahan tegas antara kekuasaan negara dan kepentingan partai politik belum sepenuhnya terwujud.
Menurutnya, kondisi saat ini justru menunjukkan semakin kaburnya batas tersebut.
Dalam pandangannya, pendidikan karakter menjadi kunci utama untuk memperbaiki situasi tersebut.
Ia menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai keteladanan seperti ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun
karso, tut wuri handayani sebagai pedoman dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas.
Jacob menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa perbaikan tata kelola negara tidak hanya membutuhkan reformasi sistem,
tetapi juga revolusi moral dalam tubuh penyelenggara negara agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat secara utuh.(Kontributor banten yacob)