Kawanindonesia.web.Surabaya – Dinamika pembentukan Dewan Kebudayaan Surabaya terus menjadi perhatian pegiat seni dan komunitas budaya di Kota Pahlawan.
Sejumlah praktisi kebudayaan menilai proses pembentukan lembaga tersebut harus mengedepankan dialog,
etika komunikasi, dan semangat musyawarah agar tidak memunculkan kesan konflik berkepanjangan di ruang kebudayaan Surabaya.
Sorotan itu menguat setelah muncul berbagai pandangan publik terkait dinamika ruang kesenian di Balai Pemuda Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas seni dan budaya kota.
Tokoh Surabaya, AH Thony sebelumnya menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kebudayaan Surabaya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bukan hasil penggabungan organisasi kesenian yang sudah ada.
Namun di tengah berkembangnya isu tersebut, publik dinilai lebih banyak menangkap suasana ketimbang memahami proses administratif yang berlangsung.
“Publik jarang membaca pasal. Publik membaca suasana,” tulis pegiat kebudayaan yang menggunakan nama pena Besut Jogo Regol dalam refleksinya mengenai dinamika pembentukan Dewan Kebudayaan Surabaya.
Dalam tulisannya, ia menilai kebudayaan tidak cukup dibangun hanya melalui pembentukan struktur organisasi, pembagian jabatan, maupun legitimasi administratif.
Menurutnya, kebudayaan juga harus dibangun melalui cara manusia memperlakukan manusia lain ketika menghadapi perbedaan kepentingan.
Ia mengingatkan bahwa jika sejak awal proses pembentukan lembaga budaya justru memunculkan rasa saling curiga dan ketegangan antar komunitas,
“maka publik akan mempertanyakan arah pembangunan ekosistem kebudayaan di Surabaya.
“Kalau sejak awal yang terasa justru aroma saling curiga, maka publik akan bertanya: ini sedang membangun rumah budaya atau sedang lomba tarik tambang legalitas?”
tulisnya.Menurutnya, organisasi kebudayaan memiliki tantangan besar karena berhadapan langsung dengan beragam karakter manusia, kepentingan komunitas, hingga ego organisasi yang berbeda-beda.
Ia menggambarkan kondisi itu seperti pertunjukan ludruk modern, ketika sebagian pihak merasa paling visioner, sebagian merasa paling terbebani, sementara yang lain memilih mengikuti arus keputusan bersama.
Meski demikian, ia menilai musyawarah tetap menjadi jalan penting dalam membangun lembaga kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan.
“Lembaga budaya yang lahir dari komunikasi biasanya lebih tahan lama dibanding yang lahir dari ketegangan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, legitimasi moral dan penghormatan antar komunitas jauh lebih penting dibanding sekadar pengakuan administratif.
Ia juga mengingatkan Surabaya memiliki sejarah panjang sebagai kota perjuangan dan kota seni rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan, bukan dari konflik berkepanjangan antar kelompok.
Karena itu, ia berharap seluruh elemen seni dan budaya di Surabaya dapat kembali membangun ruang dialog terbuka agar pembentukan Dewan Kebudayaan Surabaya benar-benar menjadi wadah bersama untuk memajukan kebudayaan kota.
“Padahal idealnya, kebudayaan adalah tempat orang duduk bersama sebelum berdiri saling berhadapan,”
tulisnya.Dinamika pembentukan Dewan Kebudayaan Surabaya hingga kini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan pegiat seni, komunitas budaya, dan masyarakat Kota Pahlawan.(Geng)