Kawanindonesia.web.id – Dinamika dunia seni dan kebudayaan di Surabaya dinilai sedang memasuki fase yang mengingatkan pada fragmen pertarungan kebudayaan era lama.
Sejumlah pegiat budaya menilai munculnya perebutan ruang representasi, legitimasi,
“hingga otoritas kebudayaan di Kota Pahlawan telah memunculkan situasi yang disebut sebagai “fragmen Manikebu versi baru”.
Pandangan itu disampaikan kolumnis dan pengajar psikologi komunikasi, M. Isa Ansori melalui tulisan reflektif bertajuk Fragmen Manikebu di Balai Pemuda Surabaya yang beredar di kalangan komunitas seni dan pegiat budaya Surabaya.
Dalam tulisannya, Isa menilai Surabaya sebenarnya tidak sedang kehilangan seniman, melainkan kehilangan ruang percakapan yang sehat di antara komunitas kebudayaan.
Ia menggambarkan suasana di Balai Pemuda Surabaya sebagai simbol perebutan pengaruh dan legitimasi kebudayaan kota.
“Ruang yang dahulu dibayangkan menjadi rumah bersama bagi kegelisahan, kreativitas, dan imajinasi arek-arek Suroboyo perlahan berubah menjadi arena tafsir, arena legitimasi, bahkan arena saling curiga,” tulisnya.
Isa menyebut situasi itu mengingatkan pada konflik kebudayaan masa lalu antara Manifes Kebudayaan dan Lekra pada era 1960-an.
Namun menurutnya, konflik yang terjadi di Surabaya saat ini hadir dalam bentuk yang lebih halus dan cair.
Ia menilai konflik kebudayaan di Surabaya bukan lagi soal perbedaan teori estetika,
melainkan perebutan pengaruh tentang siapa yang paling sah mewakili kebudayaan kota.
Situasi itu kemudian melahirkan persaingan antar komunitas seni, perebutan ruang publik, hingga persaingan kedekatan dengan kekuasaan dan institusi pemerintah.
Menurut Isa, kondisi tersebut membuat seni perlahan kehilangan fungsi dialognya.
Kritik sering diterjemahkan sebagai serangan, sementara perbedaan pandangan dianggap ancaman.
“Komunitas saling membaca sebagai ancaman. Kritik diterjemahkan sebagai serangan. Perbedaan dianggap pengkhianatan,” tulisnya.
Ia juga menyoroti posisi pemerintah kota yang dinilai berada dalam situasi dilematis.
Di satu sisi pemerintah ingin menata ekosistem kebudayaan agar lebih administratif dan terukur, namun di sisi lain seni memiliki karakter yang cair dan sulit dikendalikan.
Isa menilai ketika pemerintah terlalu masuk dalam urusan kebudayaan, seniman merasa dikendalikan.
Namun ketika pemerintah terlalu jauh, komunitas justru saling berebut pengaruh tanpa arah bersama.
Dalam refleksinya, Isa mengingatkan bahwa Surabaya memiliki sejarah panjang sebagai kota seni rakyat, mulai dari ludruk, puisi jalanan, musik keras,
hingga teater rakyat yang tumbuh dari ruang-ruang sederhana masyarakat.
Karena itu, ia berharap komunitas seni dan seluruh pemangku kepentingan kebudayaan di Surabaya dapat kembali membangun ruang dialog yang sehat dan terbuka.
“Kebudayaan yang sehat bukanlah kebudayaan tanpa konflik. Kebudayaan yang sehat adalah kebudayaan yang mampu mengubah perbedaan menjadi percakapan, dan mengubah ego menjadi kerja bersama,” tulisnya.
Tulisan tersebut kini menjadi perbincangan di sejumlah komunitas seni Surabaya dan memantik diskusi tentang masa depan ruang kebudayaan di Kota Pahlawan.(Geng)