Kawanindonesia.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur memanfaatkan momentum silaturahmi halal bihalal untuk memperkuat peran media sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Kegiatan yang berlangsung di Vila Sabar PTPN Prigen ini menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus ruang diskusi strategis.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa media harus mengambil posisi aktif dalam mengawasi kebijakan publik. (04/04/2026)
Ia menyebut media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Media harus berani menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik yang disampaikan secara objektif menjadi bagian penting dalam menjaga pemerintahan tetap bersih dan transparan,” ujar Heru.
Ia menjelaskan bahwa derasnya arus informasi di era digital sering kali memunculkan tantangan baru, terutama terkait akurasi dan kredibilitas.
Oleh karena itu, ia mendorong insan pers untuk tetap disiplin dalam melakukan verifikasi serta menjaga independensi dalam pemberitaan.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut menyampaikan ucapan halal bihalal melalui pesan suara kepada peserta.
Ia mengapresiasi langkah MAKI Jatim yang terus mendorong peran aktif masyarakat dan media dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Silaturahmi ini juga menjadi ajang konsolidasi antara MAKI Jatim dan Pokja Djoko Dolog untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam menciptakan ekosistem media yang berintegritas.
Heru menekankan bahwa media tidak boleh terjebak pada kepentingan sesaat atau sensasi,
melainkan harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh media.
Tanpa kepercayaan, fungsi kontrol tidak akan berjalan efektif.
Melalui kegiatan ini, MAKI Jatim berharap media di Jawa Timur semakin berani, independen, dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi.
Dari Pasuruan, pesan kuat kembali disuarakan: media harus hadir sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan rakyat,
demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.(Red)