Kawanindonesia.web.id – Lintas 98 Sumatera Utara (Sumut) bersama 98 Resolution Network menyatakan sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sejalan dengan semangat Reformasi 1998.
Penilaian tersebut mereka sampaikan melalui pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Medan, Jumat (26/6/2026).
Dalam pernyataan itu, Lintas 98 Sumut menyebut berbagai kebijakan pemerintah, seperti pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, hingga upaya pemerataan kesejahteraan, merupakan langkah yang dinilai selaras dengan cita-cita Reformasi.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya menyampaikan sikap tersebut berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pemerintahan saat ini.
“Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang berkembang. Kami tidak ingin terjebak dalam polarisasi,
“tetapi ingin menyampaikan bahwa sebagian cita-cita Reformasi 1998 mulai terlihat implementasinya pada pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Turman.
Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan para aktivis Reformasi tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, dukungan tidak boleh menghilangkan sikap kritis demi menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai kepentingan rakyat. Pada saat yang sama, kami tetap akan memberikan kritik dan masukan apabila diperlukan,” katanya.
Koordinator kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 mengevaluasi perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade.
Ia menilai demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokratisasi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Menurut Edison, kebebasan politik saja belum cukup apabila kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara merata.
Karena itu, ia mendorong penguatan konsep sosio-demokrasi yang menggabungkan kebebasan politik dengan keadilan ekonomi.
Dalam deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik.
Mereka mendukung pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat, penertiban kawasan hutan,
redistribusi lahan secara transparan, pengawasan terhadap efisiensi birokrasi,
serta restrukturisasi APBN untuk memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, mereka meminta pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, mendorong penyampaian kritik yang konstruktif terhadap pemerintah,
serta memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Edison menegaskan dukungan yang diberikan bukan merupakan cek kosong kepada pemerintah.
Menurutnya, gerakan Reformasi akan tetap mengawasi jalannya pemerintahan agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, di antaranya Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga,
Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat agenda pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional,
serta tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.(Rizky)