Kawanindonesia.web.id
– Sorotan publik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia kembali menguat seiring meningkatnya kritik terhadap kinerja lembaga legislatif. Berbagai elemen masyarakat sipil mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk melakukan pembenahan internal guna memastikan fungsi representasi rakyat berjalan secara optimal dan sesuai amanat konstitusi.
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menilai DPR memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Namun, ia menyoroti adanya kecenderungan sebagian anggota parlemen yang dinilai belum menunjukkan sikap kritis secara maksimal terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Menurut Zaki, kondisi tersebut dapat berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan yang menjadi salah satu tugas utama DPR.
Padahal, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.
“DPR memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Fungsi pengawasan harus berjalan efektif agar setiap kebijakan pemerintah dapat dievaluasi dan dikontrol secara objektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan mandat yang jelas kepada DPR untuk menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan secara independen, profesional, dan bertanggung jawab demi menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Sejumlah pengamat politik juga menilai bahwa tantangan terbesar yang dihadapi parlemen saat ini adalah menjaga integritas lembaga di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
Mereka mengingatkan bahwa fungsi pengawasan yang lemah dapat mengurangi efektivitas kontrol terhadap kebijakan publik.
Jika mekanisme pengawasan tidak berjalan maksimal, maka berbagai kebijakan strategis berpotensi tidak melalui proses evaluasi yang memadai.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Zaki menegaskan bahwa upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap DPR harus dimulai dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan lembaga legislatif yang mampu menjalankan tugas secara independen dan konsisten.
Ia berharap seluruh anggota DPR dapat terus meningkatkan kualitas kinerja serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan politik.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi lembaga demokrasi.
Karena itu, DPR perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” tegasnya.
Dorongan untuk melakukan pembenahan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran DPR sebagai lembaga representatif yang mampu menjalankan fungsi
pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan lembaga negara dapat terus terjaga.(Herman )