Kawanindonesia.web.id — Kondisi jalan yang rusak parah di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang terus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga di Kecamatan Dedai, khususnya di ruas Buluh Merindu–Apin, mengeluhkan jalan berlumpur dan penuh lubang yang sulit dilintasi,
terutama saat musim hujan.Warga menyebut jalan tersebut sudah lama tidak mendapat perbaikan serius.
Mereka setiap hari harus berjibaku dengan kondisi ekstrem demi mengangkut hasil kebun seperti kelapa sawit.
Akibatnya, biaya distribusi meningkat dan pendapatan petani ikut tertekan.Baru-baru ini, sebuah kendaraan pengangkut hasil kebun dilaporkan terguling saat melintasi jalan tersebut.
Kondisi jalan yang licin dan berlubang membuat kendaraan kehilangan kendali. Insiden itu kembali memperlihatkan risiko besar yang harus dihadapi warga setiap hari.
“Kalau panas berdebu, kalau hujan jadi lumpur. Kami seperti bertaruh nyawa setiap lewat,” ujar salah satu warga Dedai.
Masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur tersebut.
Mereka mendesak pemerintah segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar janji atau kunjungan seremonial.
Warga juga menyoroti peran para wakil rakyat yang dinilai kurang maksimal memperjuangkan perbaikan jalan.
Padahal, akses jalan yang layak menjadi kebutuhan utama untuk mendukung ekonomi desa dan mobilitas masyarakat.
Kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat distribusi hasil pertanian, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Anak-anak sering terlambat ke sekolah, sementara warga kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan saat kondisi darurat.
Warga berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman.
Mereka menegaskan bahwa jalan yang layak bukan sekadar fasilitas, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi negara.
Jika pemerintah terus menunda perbaikan, warga khawatir dampak ekonomi dan keselamatan akan semakin memburuk.
Mereka meminta tindakan cepat agar aktivitas ekonomi kembali normal dan risiko kecelakaan dapat ditekan.(Herman Soetiady)