Kawanindonesia.web.id– Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni tetap memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat meski jumlah titik panas atau hotspot terus menurun.
Pemerintah mencatat hotspot di wilayah Kalbar tersisa 28 titik berdasarkan data terakhir.Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Kementerian Kehutanan akan mengerahkan 700 aparatur sipil negara (ASN) dari wilayah yang tidak terlalu terdampak karhutla ke Kalimantan Barat.
Menhut Raja Antoni menyampaikan hal tersebut setelah mengecek langsung lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Raja Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya memastikan seluruh instruksi pemerintah dalam penanganan karhutla berjalan dengan baik, khususnya di Kalimantan Barat.
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik,” kata Raja Antoni.
Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan karhutla karena kondisi hotspot dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pemerintah tetap menyiagakan personel meski jumlah titik panas saat ini menurun.“Ini sangat dinamis,” ujar Raja Antoni.
Raja Antoni mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam menangani karhutla di Kalimantan Barat. TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, serta unsur terkait lainnya terus melakukan pemadaman dan pengendalian karhutla, baik melalui operasi darat maupun udara.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja,” jelasnya.
Selain menyiapkan 700 ASN untuk Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan total 5.000 ASN untuk membantu penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, pemerintah mengalokasikan 700 ASN dari daerah yang relatif tidak terdampak karhutla.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan karhutla.
Pemerintah juga terus memperbarui data hotspot untuk menyesuaikan strategi penanganan di lapangan.
Dengan tambahan personel tersebut, Kementerian Kehutanan berharap pengawasan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat berjalan lebih cepat dan efektif, sekaligus mencegah munculnya titik api baru.(Faris)