Kawanindonesia.web.id — Penulis dan aktivis Jacob Ereste menyoroti pengaruh kapitalisme, liberalisme, dan materialisme terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mempertanyakan sejauh mana nilai Pancasila mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, politik, dan moral yang berkembang di Indonesia.
Pandangan tersebut Jacob Ereste sampaikan melalui tulisannya berjudul “Kapitalisme, Liberalisme, Hingga Materialisme vs Pancasila Dalam P4 dan BPIP.”
Dalam tulisan itu, ia mengkritik semakin kuatnya orientasi materialisme yang menurutnya dapat menggeser nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam Pancasila.
Jacob menyoroti posisi sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mempertanyakan penerapan nilai ketuhanan tersebut ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi, pencucian uang, transaksi kekuasaan, dan penyalahgunaan jabatan.
Menurutnya, maraknya kasus korupsi menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan nilai moral dan spiritual.
Ia menilai sejumlah pelaku korupsi justru berasal dari kalangan berpendidikan dan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun lembaga negara.
Jacob menilai pendidikan formal dan jabatan tinggi tidak otomatis membentuk manusia yang memiliki integritas.
Menurutnya, seseorang juga membutuhkan nilai spiritual untuk membangun kepribadian yang bermoral dan bertanggung jawab.Ia mengkritik perilaku pejabat yang mengorbankan reputasi, jabatan, karier, hingga martabat pribadi demi mengejar kekayaan.
Menurut Jacob, tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati amanah yang masyarakat berikan kepada penyelenggara negara.Dalam pandangannya, perilaku korupsi juga dapat melibatkan berbagai pihak,
termasuk aparatur negara, aparat penegak hukum, maupun pelaku usaha. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan dan penegakan hukum.
Jacob kemudian mempertanyakan hubungan antara kapitalisme, liberalisme, dan materialisme dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Ia menilai arus pemikiran dan sistem ekonomi tersebut semakin kuat memengaruhi kehidupan masyarakat dan berpotensi menggeser nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar kehidupan berbangsa.
Ia juga menyoroti persoalan kemiskinan dan kebodohan yang masih menjadi tantangan bangsa.
Menurutnya, ketimpangan sosial dapat semakin melebar ketika pembangunan hanya mengutamakan kepentingan material tanpa memperhatikan aspek moral, spiritual, dan kemanusiaan.
Namun, Jacob menilai persoalan korupsi tidak hanya muncul akibat kemiskinan atau rendahnya pendidikan.
Ia justru menyoroti fakta bahwa banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik dan memiliki jabatan bergengsi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan intelektual saja tidak cukup untuk membangun karakter manusia.
Masyarakat juga membutuhkan pendidikan moral dan spiritual agar pengetahuan serta kekuasaan yang dimiliki seseorang tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Jacob memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan kehidupan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya nilai spiritual sebagai bagian dari pembentukan karakter manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan.
Ia kemudian mempertanyakan posisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di tengah derasnya pengaruh kapitalisme dan liberalisme.
Menurut Jacob, masyarakat perlu kembali memperkuat pemahaman terhadap Pancasila agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak sekadar menjadi slogan.
Jacob juga membandingkan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang pernah menjadi bagian dari kebijakan pembinaan ideologi pada masa lalu.
Ia mempertanyakan efektivitas berbagai upaya pembinaan ideologi dalam menghadapi perkembangan kapitalisme, liberalisme, dan materialisme.
Menurutnya, negara perlu memastikan bahwa pembinaan ideologi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu membentuk perilaku nyata para penyelenggara negara dan masyarakat.
Jacob menilai Pancasila harus hadir dalam tindakan nyata, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa pejabat negara perlu menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk memperkuat kembali nilai spiritual sebagai bagian dari kehidupan berbangsa.
Menurutnya, penguatan spiritual dapat membantu masyarakat membangun karakter yang menjunjung tinggi moral, etika, dan tanggung jawab.
Dalam tulisannya, Jacob mempertanyakan apakah Pancasila masih mampu menjadi way of life atau pandangan hidup bangsa ketika masyarakat menghadapi tekanan kuat dari budaya materialisme dan orientasi ekonomi yang berlebihan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian material. Negara juga perlu membangun manusia yang memiliki integritas, kepedulian sosial, serta kesadaran spiritual.
Jacob berharap bangsa Indonesia dapat memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai masyarakat dan penyelenggara negara perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan menjalankan kekuasaan.
Melalui kritik tersebut, Jacob mendorong pembinaan ideologi Pancasila berjalan beriringan dengan penguatan moral dan spiritual.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menghadapi pengaruh kapitalisme, liberalisme, dan materialisme yang dinilainya semakin kuat dalam kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, Jacob mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan kembali posisi Pancasila di tengah perubahan zaman.
Ia menilai bangsa Indonesia perlu menjaga nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai Pancasila lainnya agar tetap menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.(Kontributor Yacob)