Kawaninindonesia.web.id – Penulis dan pemerhati sosial Jacob Ereste menyerukan perubahan pemerintahan yang progresif dan revolusioner.
Ia menilai perombakan kabinet dan pergantian pejabat di berbagai instansi tidak cukup untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan jika tidak dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan kinerja aparatur negara.(23/07/26)
Jacob menyampaikan pandangan tersebut melalui tulisannya berjudul “Progresif Revolusioner Tak Hanya Sebatas Bongkar Pasang Kabinet dan Instansi Turunannya”.
Dalam tulisan yang ia buat di Jagakarsa pada 23 Juli 2026 itu, Jacob menggunakan analogi kendaraan untuk menggambarkan pentingnya perbaikan dalam pemerintahan.
Menurut Jacob, pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar seluruh perangkat pemerintahan dapat bekerja secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengibaratkan perombakan kabinet seperti proses mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak berfungsi dengan baik.Jacob menilai pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki tampilan luar atau melakukan pergantian personel.
Menurutnya, pemerintah juga harus memperkuat kemampuan sistem agar dapat menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang muncul.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan perpajakan,Jacob menilai pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar negara tidak terlalu membebani masyarakat melalui kebijakan penerimaan pajak.
Dalam tulisannya, Jacob mengkritik wacana pelibatan aparat kewilayahan dalam proses penagihan pajak kepada masyarakat.
Ia menilai tugas Babinsa seharusnya berfokus pada pembinaan teritorial serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut Jacob, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat ketika menerapkan kebijakan perpajakan.
Ia menilai masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan perlindungan dan kebijakan yang dapat mengurangi beban ekonomi.
Jacob juga mengingatkan pemerintah pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Ia menilai pemerintah perlu membuktikan amanat tersebut melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di sisi lain, Jacob menyatakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang menurutnya memiliki tujuan langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program yang layak mendapatkan dukungan selama pemerintah menjalankannya secara baik dan benar.
Namun, Jacob mengingatkan pemerintah agar menutup ruang bagi praktik korupsi dalam pelaksanaan berbagai program tersebut.
Ia menilai pengawasan yang kuat diperlukan agar program pemerintah tidak menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memperkaya diri.
Menurut Jacob, pemerintah harus membangun sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik korupsi.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, Jacob menilai tradisi bongkar pasang dalam pemerintahan harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja, bukan sekadar mengganti posisi atau pejabat.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh agar setiap perubahan benar-benar menghasilkan perbaikan.
Jacob mengajak pemerintah untuk menerapkan konsep progresif revolusioner dalam berbagai aspek pembangunan.
Menurutnya, perubahan diperlukan agar Indonesia tidak terus tertinggal dari negara-negara lain yang telah mencapai kemajuan lebih pesat.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki keberanian untuk melakukan perubahan dan memperbaiki berbagai kekurangan. Jacob berharap semangat perubahan tersebut dapat mendorong pemerintahan yang lebih efektif,
berpihak kepada masyarakat, serta mampu menghadirkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui pandangannya, Jacob menegaskan bahwa perubahan pemerintahan tidak cukup hanya dengan mengganti kabinet atau pejabat.
Ia mendorong perubahan yang lebih mendasar melalui perbaikan sistem, penguatan tata kelola, perlindungan terhadap masyarakat, serta pemberantasan korupsi.(Kontributor Yacob )