Keterangan foto:Warga lima kepulauan Sumenep menanti perhatian pemerintah untuk infrastruktur dan listrik.
Kawanindonesia.web.id – Minimnya pembangunan infrastruktur, energi, dan elektrifikasi di lima wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan publik.
Warga di Pulau Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu mengeluhkan kondisi daerahnya yang dinilai tertinggal dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Sejumlah warga menilai para wakil rakyat, baik dari DPRD Jawa Timur maupun DPR RI daerah pemilihan Madura, belum maksimal menjalankan fungsi representasi.
Mereka mempertanyakan komitmen para legislator yang dinilai jarang turun langsung ke wilayah kepulauan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Bagaimana aspirasi kami bisa tersampaikan kalau kegiatan reses hanya dilakukan di daratan?” keluh salah satu warga.
Kritik terhadap kondisi tersebut semakin menguat seiring maraknya pemberitaan terkait ketertinggalan lima kepulauan itu.
Namun, sebagian masyarakat menilai isu tersebut kerap dianggap sepele bahkan dinarasikan sebagai informasi yang tidak valid, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Timur, Ridwan, menilai pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus di wilayah perkotaan.
Menurut Ridwan, pemerintah harus segera meningkatkan konektivitas infrastruktur di wilayah kepulauan,
termasuk perbaikan jalan, penyediaan energi, dan perluasan elektrifikasi.
Ia juga mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan.
“Pemerintah provinsi harus hadir dan tidak boleh diam. Infrastruktur di kepulauan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Ridwan juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.
Ia menilai, ketimpangan pembangunan dapat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Warga kepulauan pun berharap perhatian lebih dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar persoalan yang mereka hadapi segera mendapat solusi nyata.
Mereka menilai, akses infrastruktur yang memadai akan sangat membantu aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Ridwan juga mendorong lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
serta aparat penegak hukum untuk turut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Ia berharap langkah tersebut dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran,
khususnya dalam pembangunan wilayah kepulauan yang selama ini dinilai masih tertinggal.
Dengan berbagai persoalan yang mencuat, masyarakat kepulauan Sumenep
kini menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.(Red)