Kawanindonesia.web.id — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Jawa Timur.
Kedua instansi ini memfokuskan langkah pada proses verifikasi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik baru yang terus bermunculan menjelang Pemilu 2029.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah proaktif untuk memastikan setiap proses administrasi berjalan transparan dan akuntabel.
Ia menyebut verifikasi yang ketat menjadi kunci dalam mencegah potensi konflik sosial di masyarakat.
“Kami memastikan proses verifikasi ormas dan partai politik dilakukan secara cermat dan berkeadilan.
Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban serta kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Haris juga menyoroti dinamika sosial yang berkembang, termasuk meningkatnya aktivitas ormas serta munculnya inisiatif pendirian partai politik baru.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kesamaan persepsi antarinstansi agar penanganannya berjalan efektif.
Selain itu, ia mengingatkan adanya isu kewarganegaraan yang turut menjadi perhatian,
seperti keberadaan warga negara asing berstatus pengungsi serta fenomena warga negara Indonesia yang terlibat dalam militer asing.
Ia menilai, persoalan tersebut harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, mengungkapkan bahwa jumlah ormas di Jawa Timur mencapai sekitar 210 ribu, dengan jumlah yang belum terdaftar juga cukup signifikan.
Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan serius dalam pengawasan dan pembinaan.
“Tanpa verifikasi yang jelas, keberadaan ormas berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, kami akan memperkuat pengawasan serta menyamakan persepsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Bakesbangpol Jatim akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran daerah.
Selain itu, pihaknya juga memperkuat fungsi intelijen daerah dan membentuk tim gabungan lintas instansi untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Sumenep, di mana jumlah ormas dilaporkan cukup tinggi dan memerlukan pengawasan lebih intensif.
Melalui sinergi ini, Kemenkumham Jatim dan Bakesbangpol optimistis dapat menjaga stabilitas daerah
serta memastikan setiap dinamika sosial dan politik tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.(Fajar)