Kawanindonesia.web.id – Istilah “Operasi Kodok” semakin ramai diperbincangkan di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas.
Sejumlah pengamat menilai fenomena ini mencerminkan adanya strategi tersembunyi yang sengaja dimainkan untuk menggiring opini publik melalui berbagai kanal, terutama media sosial.
Pengamat sosial, Jacob Ereste, menilai “Operasi Kodok” sebagai pola permainan kekuasaan yang terstruktur dan sistematis.
Ia menyebut, aktor di balik fenomena ini memanfaatkan jaringan buzzer untuk membentuk persepsi publik secara masif.
“Arus informasi yang terlihat spontan di media sosial sering kali sebenarnya sudah dirancang. Publik perlu waspada terhadap narasi yang terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, “Operasi Kodok” memanfaatkan momentum kegaduhan politik dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil.
Isu-isu sensitif diangkat dan diperkuat untuk memicu reaksi publik, sehingga perhatian masyarakat teralihkan dari persoalan utama.
Tokoh spiritual, Sri Eko Sriyanto Galgendu, juga menyoroti fenomena tersebut. Ia menilai “Operasi Kodok” sebagai bentuk manipulasi kesadaran publik yang memanfaatkan kelemahan psikologis masyarakat di tengah tekanan hidup.
“Ketika kondisi ekonomi sulit, masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang emosional.
Ini dimanfaatkan untuk membentuk opini yang menguntungkan pihak tertentu,” katanya.
Fenomena “no viral no justice” turut memperkuat pola tersebut. Banyak isu baru mendapat perhatian luas setelah viral, namun tidak semuanya berbasis fakta.
Kondisi ini membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan viralitas sebagai alat legitimasi.
Kajian dari Atlantika Institut Nusantara menyebutkan bahwa “Operasi Kodok” memiliki ciri gerakan terstruktur, sistematis, dan masif.
Meski demikian, identitas aktor utama di baliknya sulit dilacak karena bekerja di balik layar.
Pengamat menilai pola ini menyerupai pertunjukan wayang, di mana publik hanya melihat bayangan tanpa mengetahui siapa dalang yang sebenarnya mengendalikan alur cerita.
Selain berpotensi menyesatkan informasi, fenomena ini juga dinilai berbahaya karena dapat memicu polarisasi dan konflik sosial.
Jika dibiarkan, kegaduhan yang terus diproduksi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Jacob mengingatkan bahwa dampak dari “Operasi Kodok” tidak hanya dirasakan masyarakat,
tetapi juga bisa berbalik kepada pihak yang menjalankannya. Ia menilai praktik manipulasi opini memiliki risiko besar dalam jangka panjang.
“Permainan seperti ini bisa memakan korban siapa saja, termasuk para pelaku dan pengendalinya sendiri,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, sikap kritis menjadi benteng utama dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.
Di tengah situasi politik yang dinamis, publik diharapkan tetap menjaga nalar sehat dan tidak terjebak dalam narasi yang sengaja diciptakan untuk memperkeruh keadaan.(Kontributor banten yacob)