Kawanindonesia.web.id – Pengamat sosial Jacob Ereste menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) layak menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, strategi komunikasi dan publikasi yang dilakukan Polri secara konsisten mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program dan pelayanan kepolisian.
Jacob menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak konstitusional masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Karena itu, setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Semakin terbuka sebuah lembaga menyampaikan informasi kepada publik, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memahami sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Jacob mengapresiasi sejumlah instansi yang dinilai aktif membangun komunikasi publik, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BPJS Kesehatan.
Namun, menurutnya, Polri menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam membangun keterbukaan informasi melalui publikasi berbagai kegiatan, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian di daerah.
“Publikasi yang dilakukan secara konsisten membuat masyarakat lebih mudah mengetahui berbagai program, pelayanan, dan kegiatan sosial yang dilaksanakan Polri.
Pola komunikasi seperti ini layak menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya,” ujar Jacob dalam keterangannya di Banten, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai penyampaian informasi secara masif melalui media massa dan platform digital mampu memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan publik.
Menurut Jacob, strategi komunikasi yang terbuka juga dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga institusi lainnya untuk memperkuat sosialisasi berbagai program melalui kerja sama yang baik dengan media.
Selain itu, Jacob menilai perkembangan media digital memberikan peluang bagi pekerja media dan kreator konten untuk ikut menyebarluaskan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ia berharap semakin banyak instansi pemerintah menerapkan pola komunikasi yang terbuka, aktif, dan berkelanjutan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas, mudah dipahami,
serta dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Meski demikian, Jacob menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus terus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyampaian informasi yang akurat agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah semakin kuat.(Kontributor Yacob)