Didemo Warga, Rudy Mas’ud Hapus Peran Keluarga di Pemprov Kalimantan Timur

Kawanindonesia.web.id – Tekanan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai puncaknya setelah ribuan warga menggelar aksi demonstrasi di Samarinda, Selasa (21/04/2026).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud mengambil langkah tegas dengan menghapus keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan daerah.

Aksi yang diikuti sekitar 3.000 massa itu dipicu rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar serta dugaan keterlibatan keluarga dalam lingkar kekuasaan.

Demonstran yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga komunitas adat menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran.

Dalam pernyataannya, Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab.

Ia mengakui bahwa meskipun rencana anggaran tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat,

tanggung jawab tetap berada di pundaknya sebagai gubernur saat ini.Rudy juga menyatakan akan menanggung secara pribadi sejumlah item renovasi yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan,

seperti kursi pijat dan akuarium air laut.Selain itu, ia mengambil keputusan penting dengan mencopot Hijrah Mas’ud dari posisi strategis di tim ahli gubernur.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik kepentingan dalam pemerintahan.

“Mulai esok, saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur,” tegasnya.

Aksi demonstrasi juga menyoroti isu dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta gaya hidup pejabat,

termasuk penggunaan kendaraan dinas mewah seperti Range Rover yang sebelumnya menuai kritik publik.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjanji akan membuka audit anggaran

“secara transparan dan memperbaiki prioritas kebijakan agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Langkah yang diambil Gubernur Rudy Mas’ud dinilai sebagai respons cepat atas tekanan publik,

sekaligus upaya meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat Kalimantan Timur.Ed : Herman Soetiady (Tim)

Berita Terkait