Keterangan foto:Plt. Kepala Disbudporapar Kota Surabaya Hery Purwadi.
Kawanindonesia.id– Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa penataan ulang Balai Pemuda dilakukan sebagai bagian dari pembenahan lama,
bukan untuk mengusir seniman yang selama ini berkegiatan di gedung tersebut.
Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Pemkot saat ini menyusun regulasi yang lebih jelas terkait pemanfaatan Balai Pemuda agar penggunaannya tertib dan terarah.
Plt Kepala Disbudporapar Surabaya, Hery Purwadi, menegaskan bahwa surat edaran terkait pengosongan ruang bukan dimaksudkan untuk mengusir komunitas seni.
Hery menjelaskan, pemerintah kota menargetkan fungsi Balai Pemuda tetap sebagai pusat pengembangan seni dan budaya. “Penggunaan Balai Pemuda harus memiliki dasar hukum yang jelas, meski tidak selalu melalui skema sewa,” ujarnya.
Sejak berdirinya, Balai Pemuda telah berulang kali mengalami penataan ruang.
Pada 1980-an, gedung ini menjadi pusat sekretariat organisasi kepemudaan seperti KNPI, Pramuka, Mahasurya, dan Cak Ning, sekaligus menjadi rumah bagi Dewan Kesenian Surabaya, Bengkel Muda Surabaya, dan berbagai komunitas seni lainnya.
Seiring waktu, sebagian besar organisasi berpindah lokasi, namun Dewan Kesenian Surabaya dan Bengkel Muda Surabaya tetap beraktivitas di Balai Pemuda hingga saat ini.
Pemkot Surabaya menekankan pentingnya komunikasi dengan para pelaku seni dalam proses penataan ini.
Melalui Musyawarah Kebudayaan yang digelar pada 14 Februari 2026, pemerintah kota membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi seniman dan mengembangkan ekosistem seni di Surabaya.
Hery menegaskan, pendekatan dialog menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan para seniman.
“Tujuannya satu, bagaimana bersama-sama mengembangkan seni budaya di Surabaya,” kata Hery.
Pemkot berharap, melalui komunikasi terbuka, Balai Pemuda tetap menjadi ruang bersama bagi pertumbuhan seni dan budaya di Kota Pahlawan.(Geng)