Kawanindonesia.web.id – Polemik video pendek yang membandingkan layanan dua rumah sakit di Kota Palu terus memicu perdebatan publik.
Perbedaan respons masyarakat di ruang digital membuat isu ini berkembang menjadi diskusi luas antara aktivis, netizen, hingga kelompok masyarakat sipil.
Aktivis 98 Andi Ridwan, yang juga dikenal dengan sapaan Batara Guru, menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan bagian dari aktivitas “buzzer”,
melainkan bentuk nalar publik dalam membaca realitas layanan kesehatan di lapangan.
Ia menolak keras upaya yang mengarahkan perdebatan menjadi dikotomi buzzer versus non -buzzer.
Menurutnya, publik saat ini justru sedang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan membandingkan dua fakta pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu.
“Kalau ada dua fakta lapangan yang terlihat berbeda, lalu masyarakat membandingkan, itu bukan kerja buzzer. Itu kerja nalar publik,” tegas Andi Ridwan.
Di sisi lain, ia merespons pandangan Forum Komunikasi Pemuda Bersatu (FKPB) yang menilai penilaian terhadap kepemimpinan tidak boleh hanya bertumpu pada potongan video.
FKPB menekankan pentingnya penggunaan data, indikator kinerja, dan tata kelola pemerintahan sebagai dasar evaluasi yang objektif.
Andi Ridwan menyetujui bahwa penilaian kinerja pemerintah harus berbasis data yang terukur.
Namun, ia menegaskan bahwa pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna layanan juga tidak bisa diabaikan dalam sistem administrasi publik modern.
Menurutnya, persepsi warga merupakan bagian penting dari indikator kualitas layanan yang harus berdiri sejajar dengan data birokrasi dan laporan resmi pemerintah.
Karena itu, video viral tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan akhir, tetapi harus menjadi sinyal awal untuk evaluasi lebih lanjut.
Ia menilai polemik ini justru membuka ruang perbaikan terhadap sistem layanan kesehatan daerah.
Jika benar terdapat perbedaan standar pelayanan antar rumah sakit milik pemerintah,
maka langkah yang diperlukan adalah audit tata kelola secara terbuka, bukan membatasi kritik publik.
“Jangan alergi dengan kritik visual. Video mungkin pendek, tapi realitas yang direkam bisa panjang.
Pemerintah harus menjawabnya dengan data yang terbuka,” ujarnya.
Sebagai aktivis yang terlibat dalam gerakan reformasi 1998 serta mantan Ketua SMPT UNTAD Palu periode 1996–1997,
Andi Ridwan menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari demokrasi.
Ia juga dikenal aktif dalam gerakan mahasiswa HMI MPO pada era reformasi yang menekankan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perdebatan ini tidak boleh terjebak dalam konflik opini digital.
Menurutnya, isu tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas layanan publik secara nyata.
“Ini bukan soal siapa membela siapa. Ini soal bagaimana dua fakta lapangan dibaca jernih, lalu dijawab dengan perbaikan nyata,” pungkasnya.(C)