Kawanindonesia.web.id – Anggota Komisi V DPR RI Faujia Helga Tampubolon melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (28/7/2026).
Kepala KSOP Kelas I Sorong, Agustinus, menerima langsung kunjungan tersebut. Ia didampingi Plt. Kepala Distrik Navigasi (Kadisnav) Tipe A Kelas I Sorong,
Dr. Ully Rada Putra, serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi kinerja sektor transportasi.
Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi V DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait pengembangan transportasi di wilayah Papua.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor KSOP Kelas I Sorong. Para kepala UPT Kementerian Perhubungan turut menyampaikan berbagai masukan, aspirasi, serta kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Plt. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, Dr. Ully Rada Putra, menyambut positif kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut.
Ia mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi V DPR RI terhadap pengembangan sektor transportasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kawasan pelabuhan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Komisi V DPR RI. Melalui pertemuan ini, masyarakat dan insan transportasi dapat menyampaikan aspirasi secara langsung untuk mendukung kemajuan transportasi ke depan,” kata Ully.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KSOP Kelas I Sorong Agustinus, Plt. Kadisnav Tipe A Kelas I Sorong Dr. Ully Rada Putra, serta para kepala UPT Kementerian Perhubungan di Papua Barat Daya dan Papua Barat menyampaikan pendapat dan masukan masing-masing.
Mereka juga memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan transportasi di wilayah Papua.
Penyampaian aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI tersebut juga memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan jajaran Kementerian Perhubungan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan konektivitas serta menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan transportasi berkomitmen mendorong pembangunan sektor transportasi yang semakin baik.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antardaerah di Tanah Papua.(Kontributor megy)