Kawanindonesia.web.id – Kontributor Eko Gagak menilai ultimatum Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh aparat negara mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas dan meningkatkan profesionalisme penegak hukum di Indonesia.
Menurutnya, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap aparatur negara harus menjalankan tugas secara bersih, transparan, dan akuntabel.Dalam tulisannya yang disampaikan di Surabaya, Senin (13/7/2026), Eko Gagak menyoroti dinamika yang berkembang dalam penanganan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.
Ia berpandangan bahwa situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar lembaga serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Menurut Eko Gagak, Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya pembenahan internal di seluruh institusi negara, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian maupun lembaga lainnya.
Ia menilai arahan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia juga menekankan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengedepankan profesionalisme, objektivitas, dan independensi dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Eko Gagak mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
Ia menilai sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi faktor penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjaga stabilitas penegakan hukum nasional.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.
Menurutnya, kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab serta didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam pandangannya, penegakan hukum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh aparat penegak hukum terus menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu.
Eko Gagak juga menilai peran DPR RI melalui fungsi pengawasan serta koordinasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, pengawasan yang efektif dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus menjaga independensi aparat penegak hukum.
Menutup tulisannya, Eko Gagak kembali mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak seluruh aparatur negara untuk melakukan pembenahan dari dalam.
Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, sehingga penegakan hukum di Indonesia semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.(Red)