Kawanindonesia.web.id Jawa Timur – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendorong penguatan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta stabilitas ekonomi nasional melalui pengawasan publik yang lebih terbuka.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan sikap tersebut di tengah dinamika pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang dinilai membutuhkan kontrol sosial yang kuat agar berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
MAKI Jatim menegaskan pentingnya keterbukaan sistem distribusi dalam Program MBG.
Lembaga ini mendorong penerapan mekanisme transparansi berbentuk alur distribusi yang dapat diakses publik, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penyajian kepada penerima manfaat.
Menurut MAKI Jatim, keterbukaan informasi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus memperkecil potensi penyimpangan di lapangan.
Selain itu, MAKI Jatim juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi nasional, termasuk pemahaman publik terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM).
MAKI mengimbau masyarakat untuk tidak menyamakan BBM subsidi dengan non-subsidi, karena memiliki skema dan sasaran yang berbeda.
Heru Satriyo menegaskan bahwa pengawasan publik harus diperkuat agar setiap kebijakan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program negara menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaksanaan kebijakan.
“Transparansi dan pengawasan publik harus berjalan seiring agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
MAKI Jatim juga mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan akademisi, untuk aktif terlibat dalam forum dialog publik membahas program strategis nasional.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tetap berjalan seiring dengan fungsi kontrol sosial untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
MAKI Jatim menilai bahwa penguatan transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(Red)