Kawanindonesia.web.id– Pengamat sosial dan penulis Jacob Ereste meminta pemerintah memastikan seluruh program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berjalan secara transparan, bebas dari praktik korupsi,
serta tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan program pro rakyat tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Jacob Ereste sebagai tanggapan atas berbagai program pemerintah yang saat ini menjadi perhatian publik, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga program swasembada pangan.
Jacob menilai sebagian besar masyarakat sebenarnya mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun, dukungan tersebut kerap diiringi kritik terhadap pelaksanaan di lapangan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
“Pemerintah harus memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jangan sampai tujuan yang baik justru terganggu oleh lemahnya pengawasan atau praktik penyimpangan yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Ia menyoroti berbagai kasus korupsi dan kebocoran anggaran yang selama ini terjadi di sejumlah sektor.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar dana publik yang dialokasikan untuk rakyat tidak disalahgunakan.
Jacob juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya perlu dirancang secara lebih inklusif.
Ia mendorong pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, kantin sekolah, kelompok usaha masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan agar manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan lebih luas.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperjelas pola sinergi antara berbagai program nasional dengan lembaga dan komunitas yang telah lebih dahulu hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Dalam sektor pendidikan, Jacob berharap pemerintah memperhatikan nasib tenaga pendidik, khususnya guru honorer, dalam pengembangan program Sekolah Rakyat.
Ia menilai para guru yang telah lama mengabdi perlu mendapatkan perhatian dan kesempatan yang proporsional dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, terkait program swasembada pangan, Jacob mengingatkan pentingnya keterlibatan petani sebagai pelaku utama.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dibuat mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Jacob meminta pemerintah tidak memandang kritik dari masyarakat, mahasiswa, maupun aktivis sebagai bentuk penolakan terhadap program-program negara.
Ia menilai kritik yang konstruktif justru dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Program pro rakyat harus dijalankan secara serius, transparan, dan profesional. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog
agar masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan demi keberhasilan program tersebut,” tegasnya.
Jacob berharap pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai program strategis yang sedang berjalan.
Dengan tata kelola yang baik, ia meyakini program-program tersebut dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.(Kontributor Yacob)