Kawanindonesia.web.id Jakarta – Pengamat sosial Jacob Ereste menilai maraknya aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah merupakan refleksi dari meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, gelombang demonstrasi yang kembali menguat menunjukkan adanya keresahan masyarakat yang belum memperoleh ruang penyelesaian secara memadai melalui mekanisme demokrasi yang ada.
Jacob mengatakan mahasiswa tidak hanya menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, tetapi juga membawa berbagai aspirasi masyarakat yang merasa suaranya kurang mendapat perhatian dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“Mahasiswa turun ke jalan bukan semata-mata untuk menyampaikan kegelisahan mereka sendiri.
Mereka juga menyuarakan keresahan rakyat yang menginginkan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).
Menurut Jacob, meningkatnya aksi mahasiswa di sejumlah wilayah menunjukkan adanya tuntutan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.
Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Pemerintah, kata dia, perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar berbagai aspirasi masyarakat dapat terserap dan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
Jacob juga menyoroti munculnya persepsi di kalangan masyarakat bahwa kritik sering kali tidak mendapatkan respons yang memadai.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat apabila tidak segera diatasi melalui komunikasi yang lebih konstruktif.
Selain itu, ia menilai peran lembaga perwakilan rakyat perlu diperkuat agar mampu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Dengan demikian, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog, kritik, dan partisipasi masyarakat. Ketika saluran-saluran tersebut tidak berjalan optimal, aksi di ruang publik sering menjadi pilihan untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.
Jacob juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Sejak masa pergerakan nasional hingga era reformasi, mahasiswa kerap mengambil peran sebagai kelompok yang menyuarakan perubahan dan mengawal jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menyikapi aksi mahasiswa secara bijak dan proporsional.
Menurutnya, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa perlu membangun komunikasi yang lebih intensif demi mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Lebih lanjut, Jacob menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu berarti penolakan terhadap program-program pembangunan.
Sebaliknya, kritik dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan rakyat.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa perlu dilihat sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Pemerintah dapat memanfaatkan masukan tersebut untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Jacob berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta memperluas partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dapat terus terjaga dan diperkuat.(Kontributor Yacob)