Kawanindonesia.web.id– Polemik kepemimpinan di MTs GUPPI Malintang terus memanas. Sejumlah warga kini mengancam akan melaporkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah tersebut ke aparat penegak hukum (APH) karena diduga tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Desakan agar Amir Mahmud mundur dari jabatan Kepala Madrasah semakin menguat. Warga menilai kondisi MTs GUPPI Malintang terus mengalami kemunduran sejak dipimpin Amir Mahmud.
Seorang warga bermarga Matondang yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut tidak ada perubahan positif maupun prestasi yang diraih madrasah dalam hampir satu tahun terakhir.
“Madrasah justru semakin memprihatinkan. Kedisiplinan menurun, fasilitas rusak, dan suasana belajar tidak lagi kondusif,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/05).
Ia menilai pengangkatan Amir Mahmud sebagai kepala madrasah berlangsung tertutup dan tidak prosedural.
Selain itu, warga juga menuding kepala madrasah jarang hadir dan tidak memperhatikan kondisi sekolah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan madrasah diduga berkaitan dengan tata kelola dana BOS yang tidak transparan.
Warga bahkan mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Kami menduga pengelolaan dana BOS dilakukan secara tertutup dan hanya dikendalikan sendiri.
Dana BOS itu uang negara dan harus dikelola secara akuntabel,” tegasnya.
Matondang mengaku telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk mengawal persoalan tersebut hingga ke jalur hukum.
Warga lainnya bermarga Nasution mengungkapkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS di MTs GUPPI Malintang.
Ia menyebut pihak sekolah tidak memasang papan informasi penggunaan dana BOS sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Kementerian Agama.
Selain itu, kepala madrasah diduga tidak membentuk tim pengelola dana BOS serta tidak melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM).
“Kami juga menemukan dugaan bendahara madrasah tidak difungsikan secara maksimal. Semua pengelolaan terkesan dilakukan sendiri oleh kepala madrasah,” katanya.
Nasution menambahkan warga menduga terdapat mark up nota belanja, kegiatan fiktif, hingga anggaran pembangunan yang tidak direalisasikan sesuai perencanaan.
Dalam waktu dekat, warga berencana melaporkan persoalan tersebut ke Polres, Kejaksaan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami ingin aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana BOS ini secara transparan dan profesional,” ujarnya.
Sementara itu, wali siswa bermarga Batubara menyoroti kondisi fasilitas madrasah yang dinilai jauh dari layak.
Ia menyebut sejumlah plafon rusak, kaca jendela pecah, meja dan kursi banyak yang tidak layak pakai, hingga kamar mandi tanpa sumber air.
Menurutnya, kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan semakin memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana BOS tidak berjalan semestinya.
“Kami akan terus memperjuangkan persoalan ini sampai tuntas demi masa depan pendidikan anak-anak,” katanya.
Warga juga menyoroti kabar pembentukan yayasan baru yang disebut berlangsung kontroversial dan tidak melibatkan masyarakat secara luas.
Mereka menilai langkah tersebut semakin memperkeruh konflik di lingkungan MTs GUPPI Malintang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak MTs GUPPI Malintang maupun Amir Mahmud belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tudingan tersebut.(Kontributor margifatulloh)