Kawanindonesia.web.id– Gelombang kritik dari masyarakat terus menguat dan menuntut pemerintah agar lebih terbuka terhadap masukan publik.
Sejumlah kalangan menilai sikap defensif terhadap kritik justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Pengamat sosial dan penulis, Jacob Ereste, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa pemimpin seharusnya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman yang harus dibungkam.
Menurutnya, sejarah telah memberikan contoh kepemimpinan ideal, salah satunya melalui sosok Umar bin Khattab yang dikenal terbuka terhadap kritik.
“Pemimpin besar tidak takut dikoreksi. Mereka justru meminta rakyat menunjukkan kesalahan agar bisa memperbaiki kebijakan,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk mendengar suara rakyat karena setiap kebijakan yang diambil berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Oleh sebab itu, partisipasi publik tidak boleh dibatasi, melainkan harus didorong sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Fenomena “no viral no justice” yang kerap muncul di tengah masyarakat, lanjutnya, menunjukkan bahwa banyak aspirasi publik baru mendapat perhatian setelah ramai di media sosial.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya respons terhadap keluhan masyarakat di tingkat kebijakan.
Selain itu, kritik terhadap berbagai beban ekonomi, seperti biaya administrasi kendaraan dan kebutuhan pokok yang terus meningkat, juga semakin sering disuarakan.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meringankan beban tersebut.
Jacob juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menilai, upaya memberantas korupsi, kebocoran anggaran, dan pemborosan hanya dapat berjalan efektif jika melibatkan pengawasan masyarakat secara aktif.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memicu ketidakpercayaan publik.
Ketika masyarakat merasa keadilan sulit diakses, potensi munculnya tindakan main hakim sendiri semakin besar.
“Pemerintah harus menghentikan sikap anti kritik. Suara rakyat adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang adil dan berkeadaban,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendapatkan dukungan luas dari publik.(Kontributor banten yacob)