Kawanindonesia.web.id – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menjadi sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
MAKI menilai efektivitas kerja Pansus tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait penggunaan anggaran dan hasil rekomendasi yang dihasilkan.
MAKI Jatim menyoroti sejumlah kegiatan Pansus BUMD yang telah berlangsung sejak akhir 2025, termasuk kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia serta rapat-rapat yang digelar di luar kantor DPRD.
MAKI menilai rangkaian kegiatan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah catatan dari hasil pemantauan lapangan.
Ia menilai perlu adanya kesesuaian antara besarnya anggaran yang digunakan dengan output kerja berupa rekomendasi yang konkret dan terukur.
MAKI juga menyoroti transparansi penggunaan anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim. Menurutnya,
keterbukaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) menjadi hal penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana efektivitas kerja panitia khusus tersebut.
Selain itu, MAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal proses evaluasi BUMD di Jawa Timur agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
MAKI juga membuka kemungkinan untuk meminta data resmi melalui mekanisme keterbukaan informasi publik apabila diperlukan.
Hingga saat ini, Pansus BUMD DPRD Jatim belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan yang disampaikan MAKI.
Publik pun masih menunggu hasil akhir rekomendasi Pansus tersebut dan sejauh mana dampaknya terhadap perbaikan kinerja BUMD di Jawa Timur.(Yud)