Keterangan Foto:Sejumlah korban dugaan penipuan di Padangsidimpuan mengadu ke DPR RI untuk mencari keadilan.
Kawanindonesia.web.id– Jeritan puluhan korban dugaan penipuan dan penggelapan di Kota Padangsidimpuan akhirnya sampai ke pusat kekuasaan.
Para korban secara resmi mengadu ke Komisi III DPR RI untuk mencari keadilan atas kasus yang mereka alami.
Kasus ini menyeret nama Saripah Hanum Lubis yang diduga terlibat bersama suaminya dalam skema pinjaman yang merugikan banyak pihak. (14/04/26)
Para korban mengaku awalnya dijanjikan keuntungan serta pelunasan dalam waktu singkat, namun kenyataannya justru berujung pada beban utang yang semakin berat.
Para korban menjelaskan bahwa dana pinjaman yang mereka ajukan melalui bank tidak mereka nikmati sepenuhnya.
Di sisi lain, cicilan terus berjalan dan menekan kondisi ekonomi keluarga hingga berada di titik kritis.
“Kami sekarang hanya berpikir bagaimana bisa bertahan hidup. Untuk makan saja sudah sulit,” ungkap salah satu korban.
Dampak dari peristiwa ini tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga merusak kehidupan keluarga para korban.
Banyak di antara mereka kini harus menghadapi tekanan ekonomi berat, sementara kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan menjadi sulit terpenuhi.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena berdampak langsung pada anak-anak mereka. Sejumlah korban mengaku anak-anak mereka terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
“Anak kami punya cita-cita tinggi, tapi sekarang untuk kebutuhan sekolah saja kami kesulitan,” ujar seorang orang tua dengan nada haru.
Para korban juga menyoroti proses hukum yang sempat berjalan. Mereka menyebut kasus ini pernah masuk tahap penyidikan,
namun kemudian dibatalkan melalui putusan praperadilan dengan alasan prosedural.
Meski demikian, para korban menegaskan bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan kenyataan yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, mereka mengaku kecewa dengan narasi yang berkembang di publik yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Para korban merasa seolah tidak mendapat ruang untuk didengar.
“Kami seperti tidak terlihat, padahal kami yang merasakan dampaknya langsung,” kata korban lainnya.
Dalam pengaduannya ke Komisi III DPR RI, para korban meminta agar dilakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum,
termasuk pemanggilan pihak-pihak terkait serta jaminan perlindungan bagi korban.
Mereka berharap negara hadir untuk memberikan keadilan dan memastikan kasus ini ditangani secara transparan dan objektif.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan menimbulkan desakan agar lembaga legislatif turun tangan.
Para korban berharap langkah mereka mengadu ke DPR RI dapat menjadi titik awal untuk mengembalikan keadilan serta memulihkan kehidupan mereka yang terdampak.(Kontributor jakarta bintang)