Keterangan foto:Ilustrasi transparansi pemerintahan dan penegakan hukum di daerah dalam sorotan publik.
Kawanindonesia.web.id
Tulungagung – Sorotan publik terhadap dugaan kasus hukum yang berkembang di Kabupaten Tulungagung semakin menguat. Masyarakat dan berbagai kalangan menuntut pemerintah serta aparat penegak hukum untuk membuka informasi secara transparan guna menghindari spekulasi yang meluas di ruang publik.
Pakar hukum dan akademisi Eko Puguh Prasetijo menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia meminta pemerintah tidak bersikap diam dalam menghadapi isu yang telah menjadi perhatian luas masyarakat.
“Negara harus hadir secara cepat, terbuka, dan terukur. Publik berhak mendapatkan kejelasan, bukan ruang spekulasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap informasi terkait proses hukum harus disampaikan secara hati-hati dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Namun, ia menilai kehati-hatian tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses informasi kepada publik.
Menurutnya, kasus yang berkembang di Tulungagung perlu dilihat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, terutama pada sektor penganggaran dan pengawasan kebijakan publik.
Ia menilai, ruang-ruang strategis seperti pembahasan anggaran daerah harus diawasi secara ketat dan transparan.
Eko Puguh Prasetijo juga menekankan pentingnya langkah cepat dari aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia merinci tiga hal penting yang harus segera dilakukan, yaitu penyampaian informasi resmi secara proporsional, penegakan proses hukum yang independen, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola pemerintahan daerah.
“Transparansi bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban dalam negara demokratis,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan informasi hanya akan memperbesar ruang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem, bukan sekadar penanganan kasus individual.
Ia menilai reformasi tata kelola daerah perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya kasusnya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” pungkasnya.(Geng)