Keterangan Foto:DPRD Jatim dorong langkah antisipatif untuk keselamatan PMI di Timur Tengah
Kawanindonesia.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah antisipatif
untuk memastikan keselamatan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim yang bekerja di Timur Tengah, Senin (9/3/2026).
Dorongan ini muncul menyusul meningkatnya konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat (AS) serta Israel
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat,
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan instansi terkait untuk menjaga kondisi PMI tetap aman.
“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas.
Pemprov Jatim harus memastikan kondisi para PMI aman melalui koordinasi yang intensif,” ujar Renny.
Pemetaan Lokasi dan Skenario Evakuasi
Renny meminta Pemprov Jatim melakukan pemetaan lokasi PMI di kawasan Timur Tengah
serta menyiapkan skenario evakuasi jika situasi konflik semakin memburuk.
Ia menekankan pentingnya memperbarui data PMI agar langkah antisipatif bisa dilakukan secara tepat dan cepat.
“Data PMI asal Jatim harus selalu diperbarui. Jika situasi tidak kondusif, langkah evakuasi harus siap diterapkan sejak dini,” jelasnya.
Perlindungan PMI Dimulai Sejak Penempatan
Politisi DPRD Jatim ini juga menegaskan bahwa perlindungan PMI tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis,
“tetapi harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang bekerja di Timur Tengah,
“dengan jumlah terbesar berada di Arab Saudi, Turki, dan Qatar.(Leny)