Kawanindonesia.web.id— Koalisi FABEM bersama gabungan ormas, mahasiswa, dan pelajar secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri secara menyeluruh berbagai persoalan korupsi di sektor pertanahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam aksi gabungan yang digelar di depan gedung KPK pada Kamis (15/10/2026), massa menyampaikan bahwa penanganan perkara tidak boleh terhenti pada satu titik saja, melainkan harus menjangkau seluruh kasus yang merugikan masyarakat.
Massa secara khusus menyoroti sejumlah persoalan krusial: sertifikat tanah bermasalah, aktivitas pagar laut di wilayah Tangerang, kasus tanah terlantar, tumpang tindih sertifikat, kerusakan kawasan konservasi Tesso Nilo, serta sengketa tanah yang dialami masyarakat transmigran. Seluruh masalah tersebut diduga memiliki benang merah berupa praktik korupsi yang merugikan kepentingan rakyat.
KPK diminta bekerja secara objektif dan transparan. Lembaga penegak hukum diharapkan tidak hanya menindak pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang berperan secara intelektual maupun yang memperoleh keuntungan besar dari setiap praktik yang melanggar hukum.
Massa menegaskan bahwa tanah rakyat bukan milik segelintir orang. Hak atas tanah yang sah harus dikembalikan kepada masyarakat. Audit administrasi pertanahan harus dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(Zain)