Kawanindonesia.web.id — Dewan Adat Mimika secara resmi menyampaikan pernyataan sikap pada Sabtu (17/10/2026) dan mendesak Bupati Mimika untuk segera membatalkan rencana pelaksanaan Konferensi Toleransi yang digagas Pemerintah Kabupaten Mimika. Ketua Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah, Vinsent Oniyoma, secara tegas menyatakan pihaknya siap membubarkan kegiatan tersebut jika tetap dilaksanakan.
Dewan Adat Mimika menilai agenda tersebut tidak mendesak dan belum menyentuh kebutuhan mendasar Orang Asli Papua di Tanah Amungsa Bumi Kamoro. Masyarakat adat sudah mempraktikkan nilai toleransi, keharmonisan, dan kedamaian secara alami sejak masa leluhur. Tanpa konferensi formal yang menghabiskan anggaran, masyarakat sudah hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan sehari-hari.
Dewan Adat Mimika menuntut pemerintah daerah mengalihkan fokus dan anggaran untuk menyelenggarakan Konferensi Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro. Agenda ini dinilai jauh lebih penting untuk membahas penyatuan adat, penguatan kelembagaan adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta penataan struktur adat yang selama ini terabaikan.
“Konferensi yang direncanakan hanya sebuah kegiatan kosong yang tidak berdampak pada kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya maupun warga nusantara di kabupaten ini. Untuk itu, kami menyatakan akan membubarkan kegiatan tersebut jika tetap dilaksanakan,” tegas Vinsent Oniyoma.
Dewan Adat Mimika berharap Bupati Mimika mendengarkan aspirasi masyarakat adat ini demi menjaga wibawa adat dan memastikan keberpihakan nyata pemerintah terhadap hak-hak masyarakat pribumi di Mimika.(Zam)