Kawanindonesia.web.id // Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .
serta menekan tingginya angka pekerja informal di wilayah setempat.(14/05/26)
Permintaan itu disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai 5,33 persen patut diapresiasi.
Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.
“Masih terdapat kesenjangan antarwilayah, terutama di kawasan Madura dan Tapal Kuda. Karena itu,
pemerintah perlu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, pertanian, nelayan, dan sektor informal,” ujar Lilik dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Fraksi PKS menilai sektor UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menyerap tenaga kerja.
Karena itu, PKS meminta Pemprov Jatim menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan usaha,
hingga perluasan pasar digital.
Selain penguatan UMKM, Fraksi PKS juga menyoroti tingginya jumlah pekerja di sektor informal.
Berdasarkan data yang dipaparkan Fraksi PKS, sekitar 62 persen tenaga kerja di Jawa Timur masih bekerja di sektor informal dengan tingkat perlindungan kerja dan pendapatan yang minim.
Menurut Lilik, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan.
“Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka harus diikuti peningkatan kualitas pekerjaan. Jangan sampai masyarakat bekerja, tetapi tetap rentan secara ekonomi,” katanya.
Fraksi PKS juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
Langkah itu dinilai penting agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, PKS meminta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal agar mereka memperoleh perlindungan sosial yang memadai.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS turut memberikan sejumlah catatan lain terkait optimalisasi aset daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
hingga rendahnya serapan anggaran yang masih menyisakan SiLPA cukup besar pada tahun 2025.
Meski memberikan banyak kritik dan evaluasi, Fraksi PKS tetap mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penghargaan yang diraih di tingkat nasional.
Namun, PKS menegaskan bahwa setiap prestasi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Prestasi pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan,” tegas Lilik.(Bagas)