Kawanindonesia.web.id – Isu pemerataan peluang proyek dalam sektor jasa konstruksi di Jawa Timur kembali menjadi perhatian sejumlah pelaku usaha dan pegiat antikorupsi.
Sorotan tersebut mengemuka usai pelaksanaan Expo Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi 2026 yang digelar di Ballroom Grand City Surabaya pada 9 Juni 2026.
Sejumlah kalangan menilai semangat pemerataan yang diamanatkan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diwujudkan secara nyata dalam proses perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, mengatakan masih terdapat berbagai keluhan dari pelaku usaha konstruksi terkait akses terhadap proyek pemerintah.
Menurutnya, banyak pengusaha konstruksi berharap adanya kesempatan yang lebih terbuka dan kompetitif bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
“Pelaku usaha menginginkan sistem yang transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia jasa konstruksi.
Pemerataan peluang menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Heru.
Ia menambahkan bahwa Expo Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen transparansi dan persaingan yang sehat dalam sektor konstruksi.
Dengan begitu, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga mampu menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.
Menurut Heru, MAKI Jawa Timur menerima berbagai masukan dari pelaku usaha konstruksi yang berharap pemerintah daerah dapat memperluas akses partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan.
Mereka menilai pemerataan peluang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dunia usaha serta peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur.
Selain itu, MAKI Jawa Timur juga melakukan kajian terhadap mekanisme pemilihan penyedia jasa konstruksi, termasuk penggunaan sistem digital dalam proses pengadaan.
Kajian tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat.
Para pelaku usaha konstruksi berharap pemerintah dapat terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan yang diterapkan.
agar tidak menimbulkan kesan adanya kelompok tertentu yang lebih dominan dalam memperoleh pekerjaan konstruksi.
Di sisi lain, Forum Jasa Konstruksi 2026 diharapkan menjadi ruang dialog antara pemerintah, asosiasi jasa konstruksi, dan pelaku usaha untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi sektor konstruksi di Jawa Timur.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak dapat menyampaikan aspirasi dan masukan guna menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pengamat sektor konstruksi menilai pemerataan peluang proyek sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri konstruksi daerah.
Dengan keterlibatan lebih banyak pelaku usaha, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih kompetitif dan mendorong peningkatan kapasitas perusahaan lokal.
Ke depan, para pelaku usaha berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pemerataan kesempatan.
Langkah tersebut dinilai akan memperkuat kepercayaan dunia usaha sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Melalui komitmen bersama antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha, sektor konstruksi Jawa Timur diharapkan mampu tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah.(Red)