Kawanindonesia.web.id – Pengamat sosial dan penulis Jacob Ereste menilai maraknya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah aparat negara dan pejabat pemerintahan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di berbagai lembaga negara.
Menurutnya, rentetan kasus yang terungkap dalam beberapa bulan terakhir menjadi sinyal bahwa praktik penyalahgunaan wewenang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Dalam catatannya yang berjudul “Catatan Dari Negeri Yang Sumpek: Tiada Hari Tanpa Korupsi”, Jacob Ereste menyoroti berbagai dugaan kasus korupsi yang mencuat sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026.
Ia menyebut publik terus disuguhi pemberitaan mengenai penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),
hingga kasus suap yang diduga terjadi di lingkungan imigrasi.
Menurut Jacob,
banyaknya kasus yang muncul dalam waktu berdekatan membuat masyarakat semakin mempertanyakan efektivitas pengawasan internal maupun eksternal terhadap penyelenggara negara.
Ia menilai korupsi tidak lagi terbatas pada penyalahgunaan anggaran negara, tetapi juga merambah berbagai bentuk pelanggaran lain seperti suap, pungutan liar,
manipulasi dokumen, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak celah yang dimanfaatkan oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat,” tulis Jacob dalam catatannya.
Jacob juga menyoroti dugaan praktik suap yang melibatkan pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing.
Menurutnya, potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas pemerintah justru diduga diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu melalui mekanisme ilegal yang merugikan negara.
Selain mengkritik praktik korupsi, Jacob menyoroti dampak yang dirasakan masyarakat akibat berbagai persoalan tersebut.
Ia menilai rakyat tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi dan kenaikan biaya hidup,
tetapi juga harus menyaksikan berulang kali kasus penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aparat negara.
Kondisi itu, lanjutnya, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum.
Meskipun aparat penegak hukum terlihat semakin aktif mengungkap kasus korupsi,
Jacob menilai masih banyak perkara besar yang belum menunjukkan penyelesaian yang jelas di mata masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah kasus terkait tata kelola lahan, sektor pertambangan, hingga pelaksanaan putusan hukum terhadap buronan yang masih menjadi sorotan publik.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan konsisten agar masyarakat tidak menilai adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku pelanggaran hukum.
Jacob mengingatkan bahwa akumulasi berbagai persoalan tersebut dapat memicu trauma sosial yang berkepanjangan.
Jika pemerintah gagal memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum, rasa frustrasi masyarakat dikhawatirkan akan terus meningkat.
Karena itu,
ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran,
serta memastikan seluruh aparat negara bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah terulangnya berbagai praktik korupsi yang merugikan negara.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku.
Negara juga harus membangun sistem yang mampu menutup ruang terjadinya penyimpangan,” tegas Jacob Ereste.(Kontributor Yacob )