Keterangan Foto Moh Ridwan menyoroti kondisi jalan rusak di kepulauan Sumenep yang membutuhkan perhatian Pemprov Jatim.
Kawanindonesia.id – Infrastruktur jalan di lima kepulauan Kabupaten Sumenep, yaitu Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu, semakin memprihatinkan.
Jalan berlubang, berlumpur, dan rusak parah menghambat mobilitas warga, distribusi barang, serta akses pendidikan.
Moh Ridwan, Ketua DPD PWRI Jatim, menegaskan pemerintah provinsi Jawa Timur sama sekali tidak memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan.
“APBD Kabupaten Sumenep tidak cukup untuk membangun jalan di kepulauan.
Gubernur Khofifah Indar Parawangsa selama ini tidak menanyakan kondisi pembangunan di sini,” ujarnya, Senin (09/03/26).
Ridwan menjelaskan, banyak ruas jalan di kepulauan yang sudah lama tidak diperbaiki.
Beberapa masih berupa jalan tanah yang menjadi kubangan saat hujan dan berubah menjadi lahan berlumpur saat kemarau.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas warga tetapi juga menghambat alur distribusi barang, jasa, dan akses pendidikan.
Ia menambahkan, surat permohonan bantuan anggaran dan dukungan teknis ke Kantor Gubernur Jatim selalu ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas.
“Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur,” kritik Ridwan.
Ridwan menegaskan pembangunan infrastruktur di kepulauan bukan hanya tanggung jawab kabupaten, tetapi juga provinsi.
“Kami bukan anak tiri. Gubernur harus memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Jatim, bukan hanya di kota besar,” tegasnya.
Ia menuntut aksi nyata dari Pemprov Jatim. “Gubernur harus turun langsung ke lapangan, melihat kondisi jalan,
“dan memberikan alokasi anggaran serta dukungan teknis.
Jika tidak, masyarakat kepulauan akan terus terpinggirkan dan siap melakukan orasi di kantor gubernur,” pungkas Ridwan.(Red)