Kawanindonesia.web.id – Data desil sosial-ekonomi menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan berbagai program bantuan.
Namun, angka dalam data tersebut tidak selalu mampu menggambarkan kondisi kehidupan warga secara utuh.
Di Surabaya, Dinas Sosial mencatat sebanyak 3.283 keluhan terkait ketidaksesuaian data desil yang disampaikan masyarakat.
Pemerintah Kota Surabaya kemudian menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan bersama pemerintah kelurahan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa data sosial-ekonomi membutuhkan pembaruan secara berkala.
Kondisi sebuah keluarga dapat berubah sewaktu-waktu, sementara data administrasi belum tentu langsung mengikuti perubahan tersebut.
Data Tidak Selalu Menggambarkan Kondisi Keluarga Bagi masyarakat, desil bukan sekadar angka.
Posisi dalam desil dapat berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, maupun berbagai bentuk perlindungan pemerintah.
Masalah muncul ketika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Sebuah keluarga, misalnya, bisa menempati rumah yang secara administratif tercatat sebagai milik orang tua.
Kondisi itu tidak otomatis menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang baik.
Begitu pula dengan keluarga yang memiliki sepeda motor. Kendaraan tersebut bisa menjadi alat utama untuk mencari nafkah, bukan indikator bahwa pemiliknya hidup berkecukupan.
Pendapatan yang tidak tetap, kebutuhan hidup yang terus meningkat, serta beban utang juga dapat membuat kondisi ekonomi sebuah keluarga jauh lebih rentan dibandingkan gambaran yang muncul dari data administratif.
Karena itu, pemerintah perlu melihat kondisi warga secara lebih menyeluruh.
Pertanyaan yang perlu diajukan tidak hanya mengenai apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga bagaimana keluarga tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
Pemkot Surabaya Turun ke Lapangan Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah verifikasi lapangan untuk memastikan keluhan masyarakat tidak berhenti pada proses administrasi.
Tim melakukan pengecekan bersama perangkat kelurahan untuk melihat kondisi warga secara langsung.
Hasil verifikasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan pengajuan pembaruan data kepada pemerintah pusat.
Proses ini penting karena masyarakat membutuhkan mekanisme koreksi data yang mudah, cepat, dan manusiawi.
Ketika warga merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat, mereka harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap laporan mendapatkan pemeriksaan yang objektif.
Desil Seharusnya Bukan Vonis Penggunaan data tetap penting dalam menjalankan program perlindungan sosial.
Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan sasaran program secara lebih terukur dan menghindari kesalahan penyaluran.
Namun, pemerintah juga perlu menyadari keterbatasan data.Data seharusnya menjadi alat bantu untuk memahami masyarakat, bukan menjadi satu-satunya dasar untuk menilai kehidupan sebuah keluarga.
Pemerintah dapat menggunakan teknologi dan sistem data terpadu, tetapi tetap membutuhkan pengetahuan sosial yang dimiliki RT, RW, kelurahan, pendamping sosial, serta masyarakat setempat.
Mereka sering mengetahui kondisi warga secara lebih dekat karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Karena itu, pembaruan data tidak semestinya hanya berjalan setelah muncul keluhan.
Pemerintah perlu membangun mekanisme pemutakhiran yang aktif sehingga perubahan kondisi sosial-ekonomi warga dapat lebih cepat tercermin dalam sistem.
Angka Harus Membantu Melihat Warga Kasus ribuan keluhan data desil di Surabaya menunjukkan bahwa angka tidak selalu mampu membaca kehidupan manusia secara utuh.
Di balik setiap data terdapat keluarga dengan kebutuhan, persoalan, dan kemampuan bertahan hidup yang berbeda-beda.
Karena itu, pemerintah perlu menempatkan data sebagai jendela untuk melihat kondisi masyarakat, bukan sebagai tembok yang membatasi akses warga terhadap perlindungan.
Desil seharusnya menjadi alat bantu, bukan vonis.Pemerintah perlu terus memperbaiki kualitas data sekaligus membuka ruang koreksi bagi masyarakat.
Dengan cara itu, kebijakan sosial tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga lebih adil dan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi warga.
Sebab, di balik setiap angka terdapat manusia. Data harus membantu negara melihat rakyatnya, bukan membuat negara berhenti melihat rakyatnya.(Red)