KawanIndonesia.web.id — Praktik dinasti politik dan konsentrasi kekuasaan di dalam struktur partai politik menjadi sorotan penting dalam kajian tata kelola demokrasi di Indonesia. Pengamat dan budayawan Jacob Ereste mengulas bagaimana fenomena instanisasi kaderisasi politik berpotensi menggeser fungsi edukasi politik serta mencederai semangat meritokrasi yang menjadi fondasi berdemokrasi.
Ulasan ini menegaskan perlunya reformasi internal partai politik, penegakan hukum yang progresif, serta penguatan etika kepemimpinan guna menjamin masa depan demokrasi yang sehat dan inklusif bagi generasi muda.
Poin-Poin Utama Pemikiran dan Evaluasi Demokrasi
Melalui catatan kritis ini, Jacob Ereste menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang membutuhkan perhatian nasional:
- Pragmatisme Politik dan Kaderisasi Instan: Fenomena hadirnya figur penjelas tanpa proses kaderisasi yang matang dinilai sebagai bentuk efisiensi jangka pendek yang merugikan tatanan partai. Partai politik seharusnya berfungsi sebagai kawah candradimuka untuk mencetak pemimpin berintegritas dan berkapasitas, bukan sekadar kendaraan meraih kekuasaan.
- Tinggi Biaya Politik dan Risiko Korupsi: Pembengkakan biaya politik mendorong maraknya praktik koruptif untuk mengembalikan modal kampanye. Kondisi ini memperlemah kualitas pelayanan publik dan mencederai transparansi tata kelola pemerintahan.
- Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset: Pentingnya instrumen hukum yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan keuangan negara. Pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai sebagai langkah kunci dalam memutus mata rantai korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
- Gerakan Kesadaran Etika dan Moral: Pembenahan krisis politik dan ekonomi memerlukan gerakan kebangkitan kesadaran moral, etika, dan nilai-nilai spiritualitas lintas tradisi guna mengembalikan hakikat kepemimpinan sebagai pengabdian kepada rakyat.
Mewujudkan Demokrasi yang Transparan dan Berkeadilan
Jacob Ereste menekankan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada keberanian bangsa untuk membenahi tatanan politik saat ini. Generasi muda, Gen Z, dan seluruh elemen masyarakat sipil perlu diberikan ruang yang setara untuk berpartisipasi secara substantif tanpa terhambat oleh praktik nepotisme.
“Demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak. Mencegah dominasi kekuasaan yang eksklusif adalah kunci menjaga kedaulatan rakyat serta memastikan terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan,” tegas Jacob Ereste.
Diharapkan, pandangan ini menjadi pematik diskusi publik untuk memperkuat komitmen reformasi politik dan penegakan hukum demi terwujudnya Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. (edit/kontribusi Yacob)