Kawanindonesia.web.id – Pengamat sosial dan penulis Jacob Ereste menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengabdikan diri kepada rakyat, bukan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurutnya, esensi kepemimpinan terletak pada kemampuan melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat sesuai amanat yang diberikan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Jacob Ereste dalam refleksinya mengenai perbedaan mendasar antara pemimpin dan penguasa dalam sistem pemerintahan republik maupun kerajaan.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik apabila kebijakan pemerintah dinilai tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.
“Ketika rakyat berulang kali meminta seorang penguasa mundur dari jabatannya, hal itu menjadi pertanda bahwa kepercayaan publik telah menurun dan kebijakan yang diambil dianggap tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat,” tulis Jacob Ereste.
Jacob menjelaskan bahwa dalam sistem republik, kekuasaan bukan milik individu yang sedang menjabat.
Rakyat memberikan mandat kepada pejabat negara untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi dan kepentingan umum.Menurutnya, seorang pemimpin memahami batas kewenangan serta tanggung jawabnya.
Pemimpin mengutamakan pelayanan, memberikan perlindungan, membimbing masyarakat, dan menghadirkan keadilan.
Sebaliknya, penguasa lebih cenderung berorientasi pada pelestarian kekuasaan melalui perintah dan tekanan kepada rakyat
Jacob juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa memandang jabatan maupun latar belakang.
Ia mencontohkan bagaimana negara demokrasi tetap menjalankan proses hukum terhadap siapa pun yang menghadapi persoalan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.
Ia menilai praktik demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka.
Pemerintah, menurutnya, perlu merespons setiap masukan dengan bijaksana sebagai bagian dari pelaksanaan amanat rakyat.
Selain itu, Jacob mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh diperlakukan sebagai hak yang diwariskan atau dipertahankan tanpa batas.
Ia menilai munculnya berbagai perbincangan mengenai politik dinasti menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat republik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jacob mengajak seluruh elemen bangsa memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam.
Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, serta kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Ia berharap Indonesia mampu melahirkan lebih banyak pemimpin yang berintegritas, menjunjung keadilan, dan menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Dengan demikian, cita-cita mewujudkan kesejahteraan yang merata dan demokrasi yang berkualitas dapat terus terpelihara menuju satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045.(Kontributor Yacob)