Kawanindonesia.web.id— Pengamat sosial politik Jacob Ereste menyoroti berkembangnya praktik politik dinasti yang dinilai dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia mendorong seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan etika kekuasaan agar politik tidak hanya berorientasi pada perebutan jabatan, tetapi juga mengutamakan kepentingan rakyat.
Jacob Ereste menilai budaya politik dinasti semakin menguat karena sebagian kelompok melihat hubungan keluarga dan kedekatan elite sebagai jalan efektif untuk mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, pendekatan pragmatis tersebut dapat mengurangi kesempatan munculnya pemimpin baru melalui proses kaderisasi yang sehat.
Ia menjelaskan, partai politik seharusnya menjadi tempat pendidikan politik dan pembentukan kader yang memiliki kapasitas, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
Namun, menurutnya, fenomena munculnya figur yang dipersiapkan secara cepat tanpa proses panjang dapat melemahkan fungsi partai sebagai lembaga demokrasi.
“Politik dinasti dapat melahirkan budaya kekuasaan yang bersifat feodal apabila partai politik tidak lagi menempatkan kaderisasi sebagai prioritas utama,” ujar Jacob dalam pandangannya.
Ia juga mengingatkan munculnya fenomena “kader karbitan” yang memperoleh posisi politik strategis bukan semata karena pengalaman dan kemampuan, tetapi karena memiliki hubungan dengan kelompok penguasa. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menghambat regenerasi kepemimpinan nasional.
Jacob menegaskan, demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat dan terbuka agar masyarakat memiliki banyak pilihan pemimpin berkualitas.
Ia berharap partai politik tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Selain mengancam proses regenerasi politik, Jacob menilai politik dinasti juga berpotensi meningkatkan biaya politik.
Ketika kekuasaan menjadi tujuan utama, berbagai cara dapat ditempuh untuk mempertahankan pengaruh, termasuk membuka ruang terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan.Ia menyoroti persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, penguatan sistem hukum dan keberanian aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.”Etika kekuasaan harus kembali menjadi landasan utama dalam kehidupan politik.
Kekuasaan bukan sekadar alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok, tetapi amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Jacob.
Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal demokrasi dengan membangun kesadaran politik yang kritis.
Menurutnya, perubahan bangsa membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga memiliki moral, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan.
Jacob berharap Indonesia dapat memperkuat demokrasi yang berlandaskan keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap aspirasi rakyat sehingga kekuasaan benar-benar menjadi sarana membangun bangsa.(Kontributor Yacob)