Kawanindonesia.web.id – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mengapresiasi capaian tersebut dan menyebutnya sebagai bukti konsistensi Pemprov Jatim dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
“Raihan WTP ke-11 merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana APBD mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujar Agus.
Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Meski demikian, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek administrasi dan kepatuhan anggaran.
Agus menilai pemerintah daerah harus memastikan setiap program yang dibiayai APBD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di berbagai sektor.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah. Jangan sampai masih ada daerah yang tertinggal dalam akses infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun layanan publik lainnya,” katanya.
Selain itu, Agus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
Ia menilai ketepatan waktu dalam menjalankan kegiatan menjadi faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.
DPRD Jatim juga menyoroti sejumlah catatan yang masih disampaikan BPK dalam hasil pemeriksaan tahun ini.
Agus berharap seluruh OPD menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Setiap catatan dari BPK harus ditindaklanjuti dengan serius.
Evaluasi yang berkelanjutan akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Agus optimistis Jawa Timur dapat mempertahankan prestasi WTP pada tahun-tahun mendatang.
Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan mempertahankan WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan efektivitas APBD.
Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah,” pungkasnya.(Bagas)