Kawanindonesia web id– Sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Biak Numfor meminta Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Papua segera mengambil keputusan terkait status caretaker KNPI Biak Numfor.
Permintaan tersebut muncul setelah masa berlaku Surat Keputusan (SK) Caretaker KNPI Kabupaten Biak Numfor berakhir pada 26 Mei 2026.
Desakan itu menguat setelah DPD KNPI Provinsi Papua menerbitkan Surat Himbauan Nomor 014/A/SEK/VI/2026 tertanggal 30 Mei 2026. .
Dalam surat tersebut, DPD KNPI Papua menyatakan bahwa kewenangan caretaker KNPI Biak Numfor
telah berakhir dan seluruh kewenangan konsolidasi organisasi ditarik kembali hingga adanya keputusan atau penugasan baru dari tingkat provinsi.
Plt Ketua Bidang Organisasi DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Biak Numfor, Reynold W.
Kurni, mengatakan kepastian status caretaker sangat penting untuk menjaga stabilitas organisasi dan memastikan seluruh tahapan menuju Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) serta Musyawarah Daerah (Musda) berjalan sesuai aturan.
“Kami meminta DPD KNPI Papua segera mengambil keputusan yang jelas terkait status caretaker. Kepastian ini penting agar tidak terjadi kebingungan maupun perbedaan tafsir di kalangan organisasi kepemudaan,” ujar Reynold, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Reynold, organisasi kepemudaan di Biak Numfor mendukung proses konsolidasi KNPI.
Namun, setiap tahapan harus memiliki dasar hukum dan legitimasi yang jelas agar hasilnya dapat diterima seluruh unsur pemuda.
Ia menegaskan bahwa proses Rapimpurda maupun Musda harus berjalan berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. .
Karena itu, DPD KNPI Papua perlu segera menentukan langkah lanjutan, baik melalui penunjukan caretaker baru maupun kebijakan lain yang sesuai dengan mekanisme organisasi.
Selain menyoroti status caretaker, Reynold juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam seluruh tahapan organisasi.
Menurutnya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan organisasi kepemudaan terhadap proses yang sedang berjalan.
Sebelumnya,
sejumlah organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Biak Numfor telah menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Benyamin Gurik.
Mereka mengapresiasi berakhirnya masa tugas caretaker sesuai ketentuan organisasi dan berharap KNPI Papua segera menetapkan keputusan baru guna melanjutkan proses konsolidasi kepemudaan di daerah tersebut.
Reynold menilai hubungan antarorganisasi kepemudaan di Biak Numfor selama ini berjalan harmonis.
Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana kondusif dan mengedepankan semangat persatuan dalam menyikapi dinamika organisasi yang berkembang.
“Pemuda Biak Numfor ingin melihat KNPI menjadi wadah pemersatu yang kuat dan mampu mengakomodasi seluruh organisasi kepemudaan.
Karena itu, keputusan yang diambil harus mengedepankan aturan, transparansi, dan kepentingan bersama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa apabila tahapan Rapimpurda maupun Musda tetap dilaksanakan tanpa dasar legalitas yang jelas, organisasi kepemudaan berpotensi menyampaikan keberatan melalui mekanisme organisasi maupun pernyataan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga kini, organisasi kepemudaan di Biak Numfor masih menunggu keputusan resmi dari DPD KNPI Provinsi Papua terkait penugasan atau kebijakan lanjutan setelah berakhirnya masa tugas caretaker KNPI Kabupaten Biak Numfor.
Keterangan foto: Perwakilan organisasi kepemudaan Biak Numfor meminta DPD KNPI Papua segera menetapkan keputusan terkait status caretaker KNPI setempat.