Kawanindonesia.web.id.– Pengamat sosial dan penulis Jacob Ereste menilai mencuatnya dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN)
serta kasus suap yang menyeret sejumlah pejabat di sektor imigrasi menjadi ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara dan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam catatannya yang berjudul “Kisah Tragis Dari BGN Hingga Korupsi dan Suap di Imigrasi Yang Dramatis”, Jacob Ereste menyoroti berbagai perkembangan kasus yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum tetap terjaga.
Jacob menyoroti polemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional, terutama setelah pergantian sejumlah pejabat tinggi di lembaga tersebut di tengah mencuatnya dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai dinamika yang terjadi memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai proses pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Publik tentu ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses hukum berjalan dan siapa saja yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara,” tulis Jacob.
Selain menyoroti BGN, Jacob juga memberikan perhatian terhadap kasus dugaan suap dan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan imigrasi.
Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat berkembang dalam berbagai bentuk,
tidak hanya terkait penyalahgunaan anggaran negara, tetapi juga melalui praktik perizinan dan pelayanan publik.
Ia menilai pengungkapan kasus-kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Jacob juga menyinggung berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik, termasuk spekulasi dan perdebatan yang muncul seiring proses hukum berlangsung.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka agar masyarakat tidak terjebak dalam berbagai asumsi yang dapat menimbulkan kebingungan.
“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi setiap institusi negara.
Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jacob menilai masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan hal positif dalam sistem demokrasi karena mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dapat bekerja secara independen dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Dengan langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat terus dipelihara.
Bagi Jacob Ereste, kasus yang mencuat di BGN maupun imigrasi bukan sekadar persoalan hukum semata,
tetapi juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Karena itu, ia mendorong agar seluruh proses pengusutan berjalan tuntas dan terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum
serta kejelasan atas berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik.(Kontributor Yacob)