Kawanindonesia.web.id – Pengamat kebudayaan M. Isa Ansori menyoroti dinamika hubungan antara Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Kesenian Surabaya yang dinilai mencerminkan krisis ruang dialog dalam ekosistem kebudayaan.
Ia menilai situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh persoalan mendasar tentang siapa yang menjadi “tuan rumah” kebudayaan di kota ini.
Isa Ansori menegaskan bahwa kebudayaan seharusnya menjadi ruang yang memperhalus manusia, bukan sekadar pelengkap pembangunan fisik.
Ia menyebut kebudayaan sebagai fondasi moral yang menentukan arah penggunaan kemajuan teknologi dan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa bangsa besar tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga pada kemampuan merawat imajinasi, seni, dan memori kolektif masyarakatnya.
Karena itu, ia menilai kebudayaan tidak boleh dipinggirkan dari proses pembangunan kota.
Dalam konteks Surabaya, ia menyoroti ketegangan yang muncul antara pemerintah kota dan Dewan Kesenian Surabaya.
Ia menilai kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga ekosistem seni tetap hidup, namun gagal membangun komunikasi yang sehat.
Pemerintah Kota Surabaya mendorong penataan ruang kebudayaan agar lebih terbuka dan inklusif bagi seluruh pelaku seni.
Di sisi lain, Dewan Kesenian Surabaya menyuarakan kekhawatiran atas potensi hilangnya ruang yang selama ini mereka kelola dan jaga.
Isa menilai perbedaan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog, bukan konfrontasi.
Ia melihat adanya perubahan cara pandang, di mana kebijakan mulai dipersepsikan sebagai ancaman, sementara kritik dianggap sebagai serangan.
Ia juga menyoroti melemahnya kualitas komunikasi yang membuat ruang dialog berubah menjadi ruang saling curiga.
Kondisi itu, menurutnya, berbahaya bagi perkembangan kebudayaan karena menghilangkan esensi utama seni sebagai ruang ekspresi dan pertemuan gagasan.
Isa menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim kepemilikan tunggal atas kebudayaan Surabaya.
Ia menyebut pemerintah dan seniman harus saling membutuhkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem budaya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik kebudayaan sering lahir bukan dari kebencian, melainkan dari rasa takut kehilangan ruang dan peran.
Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk kembali membuka ruang dialog yang lebih jujur dan empatik.
Menurutnya, kebudayaan tidak membutuhkan pemenang, melainkan penjaga.
Penjaga yang mampu merawat ruang bersama tanpa merasa paling berkuasa atau paling berhak.
Isa menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa Surabaya membutuhkan kembali semangat menjadi tuan rumah bagi kebudayaan itu
sendiri—tuan rumah yang mau mendengar, menghormati, dan berjalan bersama dalam perbedaan.(Geng)