Kawanindonesia.web.id– Arus informasi digital yang semakin deras mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi digital yang kuat agar tidak mudah terjebak hoaks, propaganda, maupun manipulasi opini di media sosial.
Di tengah dominasi influencer dan algoritma platform digital, publik kini menghadapi tantangan besar dalam membedakan fakta, opini, dan narasi yang sengaja dibangun demi kepentingan tertentu.
Kolumnis dan Pengajar Psikologi Komunikasi serta New Era Media, M. Isa Ansori, menilai perubahan pola komunikasi publik saat ini telah menggeser posisi media mainstream sebagai satu-satunya sumber informasi masyarakat.
Kehadiran media sosial membuat setiap orang dapat menjadi produsen informasi sekaligus penyebar opini secara cepat dan masif.
“Dulu informasi melewati proses verifikasi redaksi sebelum sampai ke publik.
Sekarang informasi bisa langsung viral hanya karena memancing emosi, meski belum tentu benar,” kata Isa Ansori dalam tulisannya di Surabaya, Jumat (9/5/2026).
Ia menjelaskan, algoritma media sosial bekerja berdasarkan perhatian dan interaksi pengguna, bukan berdasarkan akurasi informasi.
Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau sensasi lebih mudah menyebar dibanding informasi yang faktual namun disampaikan secara datar.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengubah ruang publik menjadi arena propaganda digital.
Publik tidak lagi diarahkan untuk berpikir kritis, melainkan didorong untuk bereaksi cepat terhadap banjir konten yang terus muncul di berbagai platform.
Isa Ansori juga menyoroti munculnya fenomena “homeless media”, yakni media tanpa rumah etik dan tanpa tanggung jawab institusional.
Dalam situasi itu, propaganda semakin mudah menyamar sebagai informasi publik melalui pemotongan konteks, pengulangan narasi, hingga permainan emosi.
“Demokrasi modern tidak hanya bisa runtuh karena sensor negara, tetapi juga karena banjir informasi yang membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta dan rekayasa,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah memang perlu hadir di ruang digital untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Namun komunikasi publik, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi alat pencitraan politik yang menenggelamkan kritik dan evaluasi publik.
Di sisi lain, media mainstream juga dituntut beradaptasi dengan perubahan perilaku audiens digital.
Media profesional tidak cukup hanya mengandalkan akurasi informasi,
tetapi juga harus mampu menyajikan berita secara cepat, visual, mudah dipahami, dan dekat dengan bahasa masyarakat.
Sementara itu, influencer dan content creator dinilai perlu membangun kesadaran etik karena pengaruh mereka kini sangat besar terhadap opini publik.
Mereka tidak harus menjadi jurnalis, tetapi perlu memahami pentingnya verifikasi informasi dan dampak penyebaran disinformasi.
Isa Ansori menegaskan literasi digital menjadi benteng utama untuk menjaga kesehatan ruang publik di era media sosial.
Ia mendorong masyarakat membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai referensi,
mengenali framing narasi, serta tidak menjadikan viralitas sebagai ukuran kebenaran.
Menurutnya, masa depan komunikasi publik Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara, media,
influencer, dan masyarakat dalam membangun etika baru di ruang digital agar demokrasi informasi tetap sehat dan tidak berubah menjadi pasar propaganda yang riuh.(Red)