Kawanindonesia.web.id– Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil Pemerintah Provinsi Papua menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pasalnya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada pemberhentian tenaga cleaning service di sejumlah instansi pemerintah, yang dinilai sebagai langkah tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Keputusan ini memicu kekhawatiran luas, terutama karena para pekerja cleaning service merupakan kelompok rentan yang menggantungkan penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Pemberhentian secara menyeluruh tanpa solusi yang jelas dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di tengah tantangan hidup yang semakin kompleks.
Sejumlah pihak menilai bahwa alasan efisiensi anggaran tidak seharusnya dijadikan dasar untuk mengorbankan tenaga kerja di lapisan bawah.
Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan pendekatan yang tidak adil,
karena beban penghematan justru ditanggung oleh kelompok pekerja dengan penghasilan paling rendah.
Everest Fonataba, salah satu militan perjuangan MDF–AR, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.
Ia menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah daerah tidak mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial.
“Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan justru menjadi pihak yang memperburuk kondisi masyarakat kecil.
Cleaning service bukan sekadar tenaga pendukung, tetapi mereka adalah tulang punggung keluarga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Everest menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Papua apabila tidak segera ditinjau ulang.
Ia juga mendesak agar pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk melindungi para pekerja terdampak.
“Harus ada peninjauan ulang secara menyeluruh, disertai solusi alternatif yang manusiawi serta jaminan perlindungan bagi para pekerja.
Jika tidak, ini bisa disebut sebagai bentuk ketidakadilan struktural,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Papua terkait langkah lanjutan maupun solusi bagi para tenaga cleaning service yang terdampak kebijakan tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam melakukan efisiensi anggaran, tanpa harus mengorbankan kelompok masyarakat paling rentan.
Selain itu, transparansi dan komunikasi publik juga dinilai penting untuk mencegah munculnya polemik berkepanjangan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya soal angka dan anggaran, tetapi juga menyangkut nasib dan keberlangsungan hidup masyarakat luas.(Rah)